Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, PSI Minta Pemprov DKI Tak Lepas Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lepas tangan dalam menangani calon siswa yang tak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Menurut dia, ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 di DKI Jakarta akibat mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan pada PPDB dan tidak optimalnya sosialisasi.

Idris mengaku banyak masyarakat yang akhirnya beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena itu Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

"Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan. Bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," kata Idris dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Anggota Komisi E itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

"Kita tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah, jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta," ujar dia.

Pemprov DKI bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama.

Mekanisme serupa juga telah diterapkan di daerah lain seperti Kota Semarang dan Provinsi Bali.

"Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut karenanya orangtua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK negeri di Jakarta pada tahun ajaran 2020/2021. Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB DKI 2020 Pertimbangkan Usia agar Tak Bias Ekonomi

Sedangkan daya tampung untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 19.182.

Dengan demikian daya tampung secara keseluruhan di sekolah negeri SMA dan SMK di DKI Jakarta adalah 47.610.

Sementara siswa SMP yang lulus baik swasta maupun negeri sebanyak 153.016. 

Nahdiana mengemukakan, dari jumlah tersebut maka sebagian siswa SMP harus masuk ke sekolah swasta karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.

"Tapi kalau bicara masuk negeri, kemampuan negeri itu sudah dilihat 30 persen dan 22 persen, itu yang akan dilakukan seleksi. Jadi mau apapun bentuk seleksinya, jadi pasti ada yang harus sekolah di swasta," kata Nahdiana pada 24 Juni lalu.

Sementara itu, daya tampung untuk SMA swasta di DKI sebanyak 35.244 dan SMK swasta sebesar 71.388. Jika ditotalkan sebesar 106.632.

Ia menjamin semua siswa di DKI bakal tertampung di sekolah baik negeri maupun swasta.

"Ada surat instruksi yang kami keluarkan pada tanggal 5 Mei, untuk kesiapan tahun ajaran baru memastikan tidak ada lulusan yang tidak bisa sekolah. Kalau soal daya tampung, ketika bicara sekolah negeri dan swasta, antara daya tampung dengan lulusan lebih besar daya tampung. Jadi kan tidak ada anak yang tidak sekolah," kata dia.