Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Kompas.com - 09/07/2020, 13:09 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/1/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menghentikan penyelidkan kasus dugaan korupsi pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada Rabu (20/5/2020) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, penghentian perkara itu dilakukan setelah polisi yang sudah memeriksa 44 saksi dalam penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.

"Dari hasil pemeriksaan saksi, dua saksi ahli perbuatan tindak pidananya tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020).

Selain memeriksa 44 saksi, polisi juga telah melakukan rekonstruksi kasus dugaan korupsi itu di UNJ dan gedung Kemendikbud.

Baca juga: Jika Penyelenggara Negara Terlibat Korupsi Pejabat UNJ, KPK: Tetap Akan Ditangani Polisi

Hasilnya juga tidak ditemukan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh pejabat UNJ.

"Maka penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," katanya.

Sebelumnya, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

OTT itu berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.

Namun, kasus dugaan korupsi itu kemudian diserahkan ke kepolisian.

Baca juga: ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

"Dikaitkan dengan Pasal 11 UU KPK, KPK sebagai aparat hukum punya ciri khas sangat jelas, berwenang menyelidiki, menyidik, dan menutut tindak pidana korupsi salah satunya terkait penyelenggara negara," kata Ali dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2020).

"Ayat 2 juga jelas, dalam hal tindak pidana korupsi itu tidak sesuai dengan ayat 1, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan, ini yang harus klir. Wajib menyerahkan," imbuh dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Megapolitan
Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Megapolitan
Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Megapolitan
Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Megapolitan
Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Megapolitan
Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Megapolitan
Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: Bertambah 13, Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Sebanyak 663

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 13, Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Sebanyak 663

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X