Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menerima laporan adanya transaksi atau jual-beli kursi di tingkat SMP dan SMA dalam PPDB Depok 2020.

Arist bahkan tak ragu menyebutkan nama sejumlah sekolah negeri yang dilaporkan menawari orangtua murid untuk membeli kursi kosong di PPDB lalu.

"Di Depok terjadi (jual-beli kursi) dan ada 3-4 yang sudah dilaporkan (ke Komnas PA). Bahkan ada yang sampai mau meminjam uang ke saya nilainya Rp 5 juta," kata Arist kepada wartawan pada Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Orangtua Korban: Pengurus Gereja di Depok Juga Suka Umbar Pornografi di Grup WA

"Ini harus dikoreksi oleh pemimpin. Kok masih ada kursi kosong dan bisa bayar Rp 4-5 juta? Ini ada salah urus seleksi dan penerimaan," ungkapnya.

Transaksi semacam ini semakin mempersulit kesempatan bagi para siswa mengakses pendidikan yang adil.

Arist berujar, hal ini ditemui dalam PPDB di Bodetabek. Sudah muncul masalah kependudukan dalam sistem zonasi yang dipakai di PPDB, praktik jual-beli kursi semakin menambah sengkarut.

"Akhirnya puluhan ribu anak kehilangan kesempatan belajar karena kuota sangat sedikit dan disinyalir ada kecurangan," kata Arist.

Baca juga: Kasusnya Menggantung, Komnas PA Antar Saksi Pencabulan oleh Ayah Kandung ke Kantor Polisi

"Sejak kemarin dinyatakan tutup penerimaan murid baru, masih ada sekolah negeri yang bisa nampung kalau kita punya uang. Itu keluhan masyarakat. Jual beli kursi antara Rp 4-5 juta, itu di sekolah negeri. Itu ada salah urus. Ini pelanggaran," lanjutnya.

Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin sejak Selasa sore.

Akan tetapi, nomor telepon yang bersangkutan belum bisa dihubungi hingga berita ini disusun.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan dan akan menjadi berita terpisah.