JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.
Menurut Yani, melonjaknya kasus Covid-19 di Jakarta dalam dua minggu terakhir harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI.
Pasalnya, sejak diberlakukan PSBB transisi jumlah kasus positif Covid-19 justru semakin bertambah.
"Melonjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta pada masa PSBB transisi adalah banyaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan. Ini harus dievaluasi lagi oleh Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Kalau mereka memang tidak bisa disiplin sebaiknya kembali saja lagi ke PSBB," kata Yani dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).
Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta Dinilai Tak Efektif, Masyarakat Semakin Tak Peduli
Anggota Komisi B DPRD DKI itu menilai jumlah kasus cukup tinggi terutama di transportasi publik dan pusat keramaian seperti pasar dan perkantoran.
Dia mengatakan, kapasitas rumah sakit yang ada di Jakarta terbatas. Jika lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi maka situasi akan tidak terkendali.
“Semua ini akan berakibat pada ketahanan ekonomi dan sosial Jakarta sebagai Ibu Kota. Karena itu jika memang harus PSBB lagi, insya Allah PKS akan mendukung Pak Anies demi terciptanya Jakarta yang lebih baik dan terkendalinya wabah Covid-19," ujar dia.
Yani mengingatkan pentingnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Jika ada yang melanggar, harus diberi hukuman yang memberikan efek jera sehingga masyarakat akan patuh dan enggan melanggar protokol kesehatan.
Masa PSBB transisi akan berakhir pada hari Kamis ini. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan evaluasi dan keterangan apakah PSBB akan diperpanjang lagi atau berakhir hari ini.
Awalnya, PSBB transisi diberlakukan sejak 5 Juni 2020 selama 28 hari atau sampai 2 Juli 2020.
Gubernur Anies Baswedan kemudian memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari atau sampai hari ini.