Jika Tanpa Pengawasan Ketat, Politisi PDI-P Anggap Perpanjangan PSBB Tak Ada Gunanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Jhonny Simanjuntak mengatakan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi di DKI Jakarta tidak ada gunanya bila tak dibarengi dengan pengawasan ketat.

Apalagi bila masyarakat semakin tak patuh dalam menjalani protokol kesehatan Covid-19.

"Menurut saya enggak ada gunanya sepanjang pola disiplin penerapan protokol kesehatan masih sama seperti kemarin," ujar Jhonny saat dihubungi, Jumat (17/7/2020).

Dampak lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, banyak masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan, sehingga menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Ibu Kota selama PSBB masa transisi semakin tinggi.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta hingga PSBB Transisi Diperpanjang

"Maka saya katakan dengan perpanjangan PSBB transisi itu hanya sekadar pemanis, gagah-gagahan saja," kata dia.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI ini pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih tegas menegakkan aturan dalam dua pekan ke depan.

Ia menyarankan Anies melibatkan pengawas di tingkat lingkungan masyarakat seperti RT dan RW.

"Aparat Pemda DKI, katakanlah Satpol PP bisa bekerja sama dengan kepolisian dan keamanan untuk menerapkan itu. Kalau PSBB masa transisi masih seperti kemarin, tidak ada upaya dari Pemprov untuk melakukan pencegahan secara preventif dan tidak menjadi sebuah gerakaan masyarakat ya akan repot nanti," tuturnya.

Baca juga: Positivity Rate Jakarta Lewati Angka Batasan WHO, Anies Bilang karena Tes Makin Banyak

Diketahui, Anies Baswedan telah memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB pada masa transisi fase pertama.

PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai Jumat (17/7/2020) besok sampai 30 Juli 2020.

"Kami di DKI Jakarta, Gugus Tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase satu PSBB transisi ini sampai dua pekan ke depan sebelum kita bisa beralih ke fase kedua," ujar Anies.