Disdik DKI Beri Pendampingan Siswa Tak Lolos PPDB agar Mau Daftar Sekolah Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mendata dan mendampingi para peserta didik kurang mampu yang tidak lolos pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Pasalnya, menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto, masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin melanjutkan sekolah setelah dinyatakan gagal masuk sekolah negeri.

"Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mereka karena kesulitan ekonomi, bisa saja mereka tidak mau mendaftar atau tidak mau sekolah atau belum mau sekolah," ujar Catur dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

"Ini Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa," lanjutnya.

Dalam proses pendampingan itu, Catur memastikan seluruh siswa kurang mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri dapat mendaftarkan diri ke sekolah swasta.

"(Disdik DKI dan tim) memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI jakarta," kata Catur.

Baca juga: Dilema Arista Setelah Gagal PPDB Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah...

Para orangtua tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya saat bersekolah di sekolah swasta. Catur mengklaim Pemprov DKI telah bertemu Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) untuk meminta sekolah swasta menampung peserta didik yang tidak lolos PPDB.

Selain itu, lanjut Catur, Pemprov DKI juga meminta sekolah swasta memberikan keringanan pembayaran uang pangkal.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana mengucurkan anggaran Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000. Anggaran ini diperuntukkan sebagai bantuan uang pangkal bagi peserta didik terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

Baca juga: Bertemu BMPS, Pemprov DKI Minta Sekolah Swasta Tampung Siswa Terdampak Covid-19

Menurut Catur, untuk mengucurkan anggaran tersebut diperlukan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk menjadi dasar dari penerbitan anggaran.

Perkiraan kebutuhan dana ini, kata Catur, bisa menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) atau bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020.