Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Kompas.com - 11/08/2020, 08:45 WIB
Ilustrasi desain kantor pasca-pandemi SHUTTERSTOCKIlustrasi desain kantor pasca-pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkap alasan mengapa banyak perkantoran yang tidak menaati aturan untuk mempekerjakan pegawai 50 persen di kantor dan 50 persen di rumah.

Hal ini diketahui Andri setelah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran terkait protokol kesehatan di kantor selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Alasan pertama, menurut dia, adalah perusahaan mempekerjakan lebih banyak pegawai dari kantor karena ingin memperbanyak orang yang melayani konsumen. Hal ini biasanya terjadi di kantor penyedia atau pelayanan jasa.

Baca juga: Ombudsman Jakarta Minta Shift Kerja Karyawan Diberi Jarak Minimal 4 Jam

"Saat ini kan banyak klaim yang diajukan konsumen. Kadang konsumen banyak, kemudian ingin bertemu langsung atau langsung datang ke kantor. Sehingga timbul lah antrean yang panjang. Dengan timbulnya antrean yang panjang, sehingga dia harus mempekerjakan karyawannya di atas 50 persen supaya tidak terjadi antrean yang panjang," ucap Andri saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Alasan lainnya terjadi pada perusahaan yang menyediakan produk. Pemilik perusahaan disebut kerap mengejar target sehingga mempekerjakan pegawai lebih dari 50 persen.

"Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kejar target. Alasannya, sudah banyak pesanan, sudah kontrak dengan pihak ketiga, sehingga harus diselesaikan sehingga dia harus mempekerjakan lebih dari 50 persen," jelasnya.

Baca juga: Aturan New Normal Perkantoran: Hindari Lembur, Jarak Antar-pegawai Semeter, hingga Hapus Shift Malam

Untuk mengatasi hal ini, Andri mengaku sedang menyusun revisi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Revisi pergub ini juga bakal berisi sanksi terhadap perkantoran yang menutup-nutupi karyawannya terpapar Covid-19.

"Karena kita menginginkan ke depan, perkantoran terbuka dan jujur dalam memberikan laporan terhadap karyawannya apabila ada yang terpapar. Dengan demikian kita bisa sesegera mungkin mengambil langkah untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Jumlah Peserta di Kampanye Muhamad - Sara

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Jumlah Peserta di Kampanye Muhamad - Sara

Megapolitan
Ini Kriteria OTG Covid-19 yang Tak Diizinkan Isolasi Mandiri di Rumah

Ini Kriteria OTG Covid-19 yang Tak Diizinkan Isolasi Mandiri di Rumah

Megapolitan
3 Begal Ponsel di Kemayoran Ditangkap, Mereka Awalnya Ingin Tawuran

3 Begal Ponsel di Kemayoran Ditangkap, Mereka Awalnya Ingin Tawuran

Megapolitan
Pencuri Burung Murai di Kemayoran, Selalu Incar dan Buntuti Burung-burung Pemenang Kontes

Pencuri Burung Murai di Kemayoran, Selalu Incar dan Buntuti Burung-burung Pemenang Kontes

Megapolitan
Razia di Indekos Bekasi, 5 Pasangan Tepergok Berbuat Mesum

Razia di Indekos Bekasi, 5 Pasangan Tepergok Berbuat Mesum

Megapolitan
Rombongan Pemotor Bawa Celurit di Pondok Aren, Polisi Tangkap Dua Pemuda

Rombongan Pemotor Bawa Celurit di Pondok Aren, Polisi Tangkap Dua Pemuda

Megapolitan
Kasus Positif Capai 1.206, Kota Bogor Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Kasus Positif Capai 1.206, Kota Bogor Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Megapolitan
Temukan APK Dirinya dan Muhamad Terpasang di Pohon, Rahayu Saraswati Minta Maaf

Temukan APK Dirinya dan Muhamad Terpasang di Pohon, Rahayu Saraswati Minta Maaf

Megapolitan
6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Ciplak Setiabudi Ditutup 3 Hari

6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Ciplak Setiabudi Ditutup 3 Hari

Megapolitan
14 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, 82.884 Pelanggar Ditindak

14 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, 82.884 Pelanggar Ditindak

Megapolitan
Blusukan di Wilayah Pamulang, Siti Nur Azizah Ajak Warga Perbanyak Konsumsi Tanaman Ini

Blusukan di Wilayah Pamulang, Siti Nur Azizah Ajak Warga Perbanyak Konsumsi Tanaman Ini

Megapolitan
Ahok Cabut Laporan, Polda Metro Akan Hentikan Kasus 2 Tersangka Pencemaran Nama Baik

Ahok Cabut Laporan, Polda Metro Akan Hentikan Kasus 2 Tersangka Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Khusus Jenazah Covid-19

2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Khusus Jenazah Covid-19

Megapolitan
Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jaksel Ditutup Sementara

Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jaksel Ditutup Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X