Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Kompas.com - 11/08/2020, 08:45 WIB
Ilustrasi desain kantor pasca-pandemi SHUTTERSTOCKIlustrasi desain kantor pasca-pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkap alasan mengapa banyak perkantoran yang tidak menaati aturan untuk mempekerjakan pegawai 50 persen di kantor dan 50 persen di rumah.

Hal ini diketahui Andri setelah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran terkait protokol kesehatan di kantor selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Alasan pertama, menurut dia, adalah perusahaan mempekerjakan lebih banyak pegawai dari kantor karena ingin memperbanyak orang yang melayani konsumen. Hal ini biasanya terjadi di kantor penyedia atau pelayanan jasa.

Baca juga: Ombudsman Jakarta Minta Shift Kerja Karyawan Diberi Jarak Minimal 4 Jam

"Saat ini kan banyak klaim yang diajukan konsumen. Kadang konsumen banyak, kemudian ingin bertemu langsung atau langsung datang ke kantor. Sehingga timbul lah antrean yang panjang. Dengan timbulnya antrean yang panjang, sehingga dia harus mempekerjakan karyawannya di atas 50 persen supaya tidak terjadi antrean yang panjang," ucap Andri saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Alasan lainnya terjadi pada perusahaan yang menyediakan produk. Pemilik perusahaan disebut kerap mengejar target sehingga mempekerjakan pegawai lebih dari 50 persen.

"Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kejar target. Alasannya, sudah banyak pesanan, sudah kontrak dengan pihak ketiga, sehingga harus diselesaikan sehingga dia harus mempekerjakan lebih dari 50 persen," jelasnya.

Baca juga: Aturan New Normal Perkantoran: Hindari Lembur, Jarak Antar-pegawai Semeter, hingga Hapus Shift Malam

Untuk mengatasi hal ini, Andri mengaku sedang menyusun revisi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Revisi pergub ini juga bakal berisi sanksi terhadap perkantoran yang menutup-nutupi karyawannya terpapar Covid-19.

"Karena kita menginginkan ke depan, perkantoran terbuka dan jujur dalam memberikan laporan terhadap karyawannya apabila ada yang terpapar. Dengan demikian kita bisa sesegera mungkin mengambil langkah untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Megapolitan
Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Megapolitan
Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

Megapolitan
6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

Megapolitan
Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X