Ombudsman Jakarta Minta Shift Kerja Karyawan Diberi Jarak Minimal 4 Jam

Kompas.com - 03/08/2020, 17:02 WIB
Ilustrasi virus corona, SARS-CoV-2, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, SARS-CoV-2, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta perkantoran di Ibu Kota menambah jarak waktu kerja (shift) karyawan minimal empat jam.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 1477 Tahun 2020 telah mengatur jam masuk kerja karyawan atau pegawai di perkantoran menjadi dua shift dengan jeda minimal tiga jam.

Menurut Teguh, penambahan jarak waktu kerja itu bisa mengurai kepadatan lalu lintas di jam sibuk dan antrean penumpang di transportasi umum.

Baca juga: Aturan Baru Protokol Kesehatan di Kantor Jakarta, Jeda Shift Masuk Minimal 3 Jam

"Shift terlalu pendek. Itu yang menyebabkan para pelaju tetap berangkat kerja di jam yang sama dengan saat belum ada pembagian shift," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Sementara itu, lanjut Teguh, sistem ganjil genap yang kembali diterapkan Pemprov DKI dinilai tak dapat mengurai kepadatan lalu lintas Ibu Kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, jumlah kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga muncul klaster perkantoran.

Teguh berujar, penerapan sistem ganjil genap dapat menyebabkan klaster transportasi umum karena pemilik kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Perkantoran Jadi Klaster, IAKMI Pertanyakan Penerapan Protokol Covid-19 pada Transportasi Umum

Oleh karena itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov DKI segera mengkaji penambahan jarak waktu kerja antar karyawan.

"Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut. Hal yang sangat mungkin adalah memberi rentang waktu shift yang lebih panjang dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek," kata Teguh.

"Misalnya shift pertama mulai pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB, sementara shift kedua mulai pukul 11.00 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan sistem ganjil genap mulai 3 Agustus 2020. Sistem ganjil genap kembali diberlakukan pada perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga: Penerapan Ganjil Genap Dinilai Justru Bisa Meningkatkan Kasus Covid-19

Aturan ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan pada Senin-Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Selain itu, aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan akan diterapkan pada jam tertentu pada pagi pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 16.00-21.00 WIB



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Megapolitan
Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Megapolitan
Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Megapolitan
330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

Megapolitan
Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Megapolitan
DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Megapolitan
Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Megapolitan
Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Megapolitan
Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.