Pemprov DKI: 40 Persen Lahan di Kampung Akuarium Akan Dijadikan RTH

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sejumlah infrastruktur di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, sebanyak 40 persen lahan di Kampung Akuarium bakal jadi lahan terbuka.

Lahan terbuka itu akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang interaksi warga.

Sedangkan sisanya untuk unit hunian hingga fasilitas umum penunjang kawasan permukiman.

Baca juga: Beda Nasib Kampung Akuarium di Tangan Dua Gubernur...

"Perbandingan lahan terbuka dan lahan terbangun adalah 40 persen berbanding 60 persen," ucap Sarjoko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

Menurut Sarjoko, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk membahas apakah perlu dibangun tanggul.

Tanggul itu nantinya untuk mencegah rob atau banjir dari laut.

"Jika nanti diperlukan pembangunan tanggul, sesuai tupoksi akan dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air. Betul mbak (untuk mencegah rob)," kata dia.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanaan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (17/8/2020) lalu.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Buat Galeri Cagar Budaya di Kampung Akuarium

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hunian layak ini diwujudkan dengan pembangunan berkonsep kampung susun.

Konsep ini merupakan buah pikiran empat komponen yang terdiri dari unsur masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah.

"Hari ini kita mulai program itu. Tapi tuntas, pada saat warga masuk ke rumah. Perencanaan kampung ini harus menjadi contoh penataan kampung di Jakarta. Kampung merupakan bagian sejarah kota ini. Karena itu kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman," kata Anies.

Anggaran pembangunan Kampung Akuarium tidak murni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun juga bakal berasal dari dana kewajiban pengembang yakni PT Almaron Perkasa sebesar Rp 62 miliar.

Nantinya bakal di atas lahan kurang lebih 10.300 meter itu bakal dibangun 241 hunian tipe 36 yang terdiri dari 5 blok.