Walk Out dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Anies, Apa Alasan PSI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengungkap alasan melakukan walk out atau keluar dari ruangan saat Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Diketahui rapat paripurna Raperda P2APBD tersebut digelar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).

Rapat saat itu berjalan panas karena disertai hujan interupsi hingga aksi walk out empat fraksi. Meski demikian, laporan pertanggungjawaban APBD 2019 diterima oleh dewan.

Baca juga: Saat Anies Ditinggal 4 Fraksi DPRD yang Walk Out pada Rapur Pertanggungjawaban APBD 2019...

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan aksi walk out yang dilakukan fraksinya adalah bentuk aksi protes terhadap laporan P2APBD tahun 2019 tidak transparan.

"Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas," ujar August saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Menurut dia, upaya agar laporan itu bisa tranparans terus dilakukan PSI.

Fraksi PSI telah mengirimkan surat permintaan data penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel pada 15 April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Namun hingga kini belum juga diberi tanggapan.

"APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu," kata dia.

Pos anggaran janggal

Anggota Komisi A ini menilai, Pemprov DKI kerap berkilah saat diminta pertanggungjawaban anggaran, padahal ditemukan beberapa pos anggaran yang janggal.

Antara lain anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) di mana terungkap adanya temuan BPK dalam pembelian robot pemadam dengan jumlah sekitar Rp 1,4 miliar dan Rp 840 juta.

Akibatnya, Dinas Gulkarmat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada daerah.

"Temuan BPK ini baru disampaikan setelah kami tanya. Seharusnya temuan BPK seperti ini dipaparkan di awal, sehingga kita semua bisa mengetahui dan ambil sikap," ujar August.

Baca juga: Hujan Interupsi hingga Walk Out Warnai Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta

Dia mengingatkan bahwa APBD disusun bersama-sama antara eksekutif dan DPRD.

"Dengan demikian, pihak eksekutif dan DPRD punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran bisa efisien dan efektif,” tukas August.

Contoh anggaran yang tidak transparan yang disorot PSI adalah Formula E di Dinas Pemuda Olahraga.

Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar uang commitment fee sebesar Rp 360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020.

Baca juga: Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Sementara itu, pada APBD 2020 juga telah dibayarkan commitment fee sebesar Rp 200 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2021.

Di sisi lain, pelaksanaan Formula E tahun 2020 yang sedianya dilakukan bulan Juni telah dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan Formula E tahun 2021 belum ada kejelasan.

"Sampai sekarang belum jelas bagaimana nasib uang commitment fee yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp 560 miliar. Kami tidak melihat adanya kemauan politik atau political will dari Pak Gubernur untuk mengembalikan uang ini, padahal sekarang sedang kondisi defisit anggaran," ucap dia.

Ia menambahkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk melakukan evaluasi kemampuan eksekutif melaksanakan anggaran.

"Ini adalah proses yang sangat penting, jangan hanya jadi formalitas tahunan. Fraksi PSI tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kita minta data dibuka dan dibahas secara mendalam," tutup August.