Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Kembali PSBB Total, Pemprov DKI Akan Kucurkan Bansos untuk Masyarakat

Kompas.com - 09/09/2020, 21:44 WIB
Tria Sutrisna,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyakarat seiring penerapan pembatasan sosial berskala besar ketat seperti awal pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan tetap memberikan bansos karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu masyarkat yang paling rentan terdampak pandemi Covid-19.

"Dengan kembali berlakunya PSBB, maka kami di pemerintah berkewajiban untuk memberikan dukungan bantuan sosial kepada masyarakat paling rentan terdampak," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Lakukan Pengetatan PSBB di Jakarta Mulai 14 September

Anies menyebut bahwa nantinya Pemprov DKI akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI untuk meneruskan pemberian bantuan bagi masyarkat.

Menurut dia, para penerima bansos yang menjadi sasaran pemerintah itu telah terdata dan sudah sempat menerima bantuan sebelumnya.

"Nantinya Pemprov DKI akan bekerja sama meneruskan dengan Kementerian Sosial kegiatan bantuan sosial sembako kepada masyarakat rentan," kata dia.

"Nanti detail dan lain-lain kita akan sampaikan menyusul," sambungnya.

Untuk diketahui, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 pada Maret lalu.

Baca juga: Semua Tempat Wisata Milik DKI Kembali Ditutup Saat PSBB Ketat Diterapkan Lagi

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies.

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia.

Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan.

"Wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat Presiden yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Megapolitan
Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Megapolitan
Lift JPO Pinisi Sudirman 40 Hari Tak Beroperasi, Walikota Jakpus: Kewenangan Pemprov

Lift JPO Pinisi Sudirman 40 Hari Tak Beroperasi, Walikota Jakpus: Kewenangan Pemprov

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Distribusi Daging Kurban Pakai Besek Bambu dan Daun Pisang, Bukan Kantong Plastik

Pemprov DKI Imbau Distribusi Daging Kurban Pakai Besek Bambu dan Daun Pisang, Bukan Kantong Plastik

Megapolitan
Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Megapolitan
Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Selokan dan Kali

Pemprov DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Selokan dan Kali

Megapolitan
Momen Penangkapan Perampok Jam Tangan Mewah di PIK 2 yang Diciduk di Hotel Puncak

Momen Penangkapan Perampok Jam Tangan Mewah di PIK 2 yang Diciduk di Hotel Puncak

Megapolitan
Lebih dari 200 Hari Jadi Tersangka, Firli Bahuri Belum Juga Ditahan...

Lebih dari 200 Hari Jadi Tersangka, Firli Bahuri Belum Juga Ditahan...

Megapolitan
Bulog Pastikan Beras SPHP tetap Laris meski Harganya Sedang Naik

Bulog Pastikan Beras SPHP tetap Laris meski Harganya Sedang Naik

Megapolitan
Bos Rental yang Tewas di Pati Sempat Lapor Kehilangan Mobil ke Polres Jaktim

Bos Rental yang Tewas di Pati Sempat Lapor Kehilangan Mobil ke Polres Jaktim

Megapolitan
Bermodalkan Sebilah Pisau, Perampok Rampas Jam Tangan Seharga Rp 14 Miliar di PIK 2

Bermodalkan Sebilah Pisau, Perampok Rampas Jam Tangan Seharga Rp 14 Miliar di PIK 2

Megapolitan
Empat ASN Depok Langgar Prinsip Netralitas Buntut Hadiri Deklarasi Imam Budi

Empat ASN Depok Langgar Prinsip Netralitas Buntut Hadiri Deklarasi Imam Budi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com