Kompas.com - 28/09/2020, 15:05 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di ruangannya, Gedung DPRD DKI, Senin (24/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di ruangannya, Gedung DPRD DKI, Senin (24/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani, meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengubah-ubah kebijakan terkait penanganan pasien Covid-19. Zita mengemukakan hal itu untuk menanggapi kebijakan Anies terkait tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 yang berubah-ubah.

"Saya pikir mulai sekarang harus tegas, kita mau gunakan yang mana kebijakannya, sesuaikan dengan data yang ada," kata Zita saat dihubungi, Senin (28/9/2020).

"Jangan sampai kita belum sampai sebulan tapi kebijakannya sudah berubah-ubah. Akhirnya tidak ada yang bisa direalisasikan," lanjutnya.

Menurut Zita, kebijakan Pemprov DKI yang kembali mengizinkan isolasi mandiri pasien Covid-19 dilakukan di rumah harus melibatkan pengawasan pihak RT/RW. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan klaster keluarga.

Baca juga: Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

"Kalau mau isolasi mandiri, buat ketentuannya, diperketat. Libatkan akar rumput, RT/RW untuk kontrol. Edukasi OTG (orang tanpa gejala) yang akan isolasi mandiri agar tidak ada lagi klaster keluarga seperti yang disebutkan Pak Anies sebelumnya," kata dia.

Zita lebih setuju jika seluruh pasien Covid-19 diisolasi di fasilitas yang disediakan pemerintah. Menurut dia, dengan pemerintah memfasilitasi seluruh pasien maka akan lebih terkendali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya sebetulnya lebih sepakat dengan kebijakan Pak Anies terkait peniadaan isolasi mandiri, jadi yang ketahuan positif langsung diisolasi," tambah Zita.

Anies sempat mengeluarkan pernyataan bahwa isolasi mandiri di rumah bagi pasien Covid-19 tidak diizinkan. Bahkan pada saat konferensi pers tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperketat, Anies kembali menyebutkan hal itu. Anies berujar, pertimbangannya karena ditemukannya klaster rumah tangga.

Faktanya, ada pasien isolasi mandiri yang tidak melaksanakan prosedur dengan baik dan benar.

"Jadi selama ini ditemukan klaster-klaster di rumah tangga. Ada terpapar positif, terpapar ibunya, bapaknya, anaknya, pamannya kenapa? Karena ketika melakukan isolasi mandiri belum tentu mengerti tentang protokol pencegahannya. Karena tidak semua orang tahu tentang ini," kata Anies pada 1 September 2020.

Menurut Anies, pasien yang diizinkan melakukan isolasi mandiri selama ini adalah pasien yang memiliki tempat tinggal cukup luas. 

Baca juga: Pasien Covid-19 di Jakarta Boleh Isolasi Mandiri di Rumah jika Lolos Penilaian Puskesmas

Namun, wacana tersebut kemudian berubah. Pemprov DKI Jakarta kembali mengizinkan pasien Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan melakukan isolasi mandiri di rumah, asalkan lolos penilaian yang dilakukan tim puskesmas dan gugus rukun warga (RW) domisili pasien tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, pasien Covid-19 harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim puskesmas untuk memutuskan apakah rumah pasien itu bisa dijadikan tempat isolasi mandiri atau tidak.

"Nah nanti tim puskesmas akan mengasesmen 'oh iya rumahnya memang memadai', tentu dengan pengawasan tim dari kita. Jadi pengawasan tim kita, gugus RW setempat, dan puskesmas setempat sesuai dengan domisili warga kita tadi," ujar Widyastuti dalam siaran Youtube BNPB Indonesia pada 24 September 2020.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

Megapolitan
Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Megapolitan
Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Kota Bekasi Kumpulkan Uang Denda Rp 55 Juta dari Pelanggar PPKM

Satpol PP Kota Bekasi Kumpulkan Uang Denda Rp 55 Juta dari Pelanggar PPKM

Megapolitan
Jusuf Hamka Jadikan 10 Hektare Tanahnya di Rorotan sebagai Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tarif Rp 7 Juta

Jusuf Hamka Jadikan 10 Hektare Tanahnya di Rorotan sebagai Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tarif Rp 7 Juta

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korbannya Sempat Menindak Pelanggar PPKM di Jaktim dan Jakut

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korbannya Sempat Menindak Pelanggar PPKM di Jaktim dan Jakut

Megapolitan
3 Penipu Modus Pembuatan Sertifikat Vaksin Ditangkap, Seorang Reaktif Covid-19

3 Penipu Modus Pembuatan Sertifikat Vaksin Ditangkap, Seorang Reaktif Covid-19

Megapolitan
50.000 Penumpang Pesawat Disuntik Vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta

50.000 Penumpang Pesawat Disuntik Vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X