Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berujar, untuk sementara belum ada yang dikenakan sanksi akibat kericuhan yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020).

"Untuk sementara, sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu. Walau bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami," kata Dudung di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani, kami pun melaksanakan tugas di sini," imbuhnya.

Baca juga: Pandam Jaya Sebut Ziarah Para Purnawirawan di TMP Kalibata Tak Berizin

Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.

Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Tidak ada niatan Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.

Baca juga: Pangdam Jaya Sebut Kegiatan Tabur Bunga Rombongan Gatot Nurmantyo Tidak Ada Konfirmasi

"Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata dia.

Dia juga memastikan pihak TNI membuka pintu untuk para purnawirawan dalam memberikan saran dan masukan terkait peristiwa kemarin.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pihak TNI kepada para purnawirawan.

"Apabila ada keluhan-keluhan dari para purnawirawan sampaikan ke kami yang nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan sehingga jelas tidak mengambil kesimpulan masing-masing," ucap dia.

Sebelumnya, kegiatan ziarah semula dilakukan oleh para purnawirawan dan kelompok Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Purnawan (PPKP).

Baca juga: Saat Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata Disambut Bentrokan...

Namun, setelah diketahui, kegiatan tersebut tidak diberi izin oleh Kementerian Sosial lantaran melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos. Namun, dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung.

Walau begitu, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

Beberapa anggota keamanan dan warga pun sempat menghimbau untuk tak menggelar ziarah demi mematuhi protokol kesehatan.