Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU Cipta Kerja Disahkan, Kelompok Buruh di Bekasi Merasa Dibohongi

Kompas.com - 05/10/2020, 19:59 WIB
Cynthia Lova,
Jessi Carina

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi Fajar Winarno merasa DPR RI telah membohongi para buruh.

Pasalnya, aparat menghalangi para buruh di berbagai daerah yang hendak gelar aksi demo di kawasan DPR RI.

Namun di balik itu, DPR RI pada Senin (5/10/2020) ini sore ini malah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang saat rapat paripurna.

"Kami merasa dibohongi, jadi dari pagi mau menyampaikan aspirasi di DPR itu sudah diblokir di mana-mana, semua pintu masuk tol arah Jakarta itu sudah dijaga. Seperti ya memang sudah skenarionya seperti itu, bahwa nanti sore akan ada sidang pleno, kemudian di depan DPR itu harus bersih," ujar Fajar saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Diadang hingga Tak Berhasil Demo ke DPR RI, Kelompok Buruh di Bekasi Memutuskan Putar Balik

Fajar mengaku kecewa dengan seluruh anggota DPR RI. Pasalnya para buruh hanya diberi informasi kalau pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja dijadwalkan pada Rabu (8/10/2020) ini.

Namun sayangnya, tiba-tiba jadwal berubah. Kini Omnibus Law Ruu Cipta Kerja ini sudah sah jadi Undang-Undang.

"Hari ini sebenarnya informasi itu yang kami peroleh bahwa pengesahan ada di sidang pleno tanggal 8 Oktober," kata Fajar.

Dia mengatakan, ada sejumlah buruh yang masih bertahan di depan DPR RI. Namun, ada beberapa buruh lainnya yang sudah pulang terlebih dahulu.

"Iya (masih ada yang di depan DPR RI), yang di perusahaan mendengar dan menyaksikan di televisi bahwa DPR tetap mengesahkan RUU ini menjadi Undang-Undang," ujar dia.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Merugikan Kami Sebagai Buruh

"Jadi mereka masih menyampaikan kekecewaan, tetapi ini lagi komunikasi, mudah-mudahan karena sudah malam nanti ada pelanggaran (maka sebagian ada yang putar balik)," kata dia.

Terkait apakah jadwal mogok kerja pada 6 Oktober hingga 7 Oktober 2020 ini akan digelar, Fajar mengaku belum mengetahui lebih lanjut.

Fajar mengatakan, belum mendapat informasi dari pusat apa yang nantinya akan dilakukan buruh menanggapi pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dia mengatakan, pihanya masih mengikuti jadwal awal untuk melakukan demo serentak di perusahaan masing-masing. Pasalnya Selasa, 6 Oktober 2020 hingga Rabu, 7 Oktober para buruh akan mogok kerja serentak.

Selain itu, para buruh juga mengancam akan lakukan demo di depan kantornya masing-masing. Ada sekitar 190 kantor di Kota dan Kabupaten Bekasi yang karyawannya terdaftar sebagai anggota KSPI.

"Sampai sekarang DPP sebagai struktur organisasi belum mengeluarkan statement apapun, jadi besok kami anggap masih sesuai dengan intruksi yang sudah disampaikan ke kalangan masyarakat buruh ," tutur dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com