Ketika Buruh Merasa Dibohongi Penguasa dan Wakil Rakyat soal UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 06/10/2020, 12:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Pembungkaman demokrasi

Polri mengakui tak mengeluarkan izin terhadap semua demo yang dilakukan buruh kemarin. Hal ini sesuai perintah Kapolri.

Kapolri menerbitkan surat telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020.

Telegram itu berisikan sejumlah perintah untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok

Polri mengeklaim, surat telegram dikeluarkan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Namun, upaya polisi ini mendapat cibiran dari kelompok buruh yang tak bisa mendekat ke DPR.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Maman Nuriman menilai penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa buruh untuk mencegah datang ke DPR RI sebagai bentuk pembungkaman demokrasi.

"Informasi semua dilakukan penyekatan oleh aparat kepolisian. Itu artinya pembungkaman terhadap ruang demokrasi," kata Maman saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Senin (5/10/2020).

Maman mengatakan, padahal aksi yang akan dilakukan oleh buruh di Gedung DPR RI merupakan aksi protes atas tidak didengarnya aspirasi buruh berkait omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Tujuh poin penolakan buruh

Setidaknya ada tujuh poin yang ditolak buruh terkait UU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Megapolitan
Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Megapolitan
LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

Megapolitan
Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Megapolitan
HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Megapolitan
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Megapolitan
Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X