46 Halte Rusak Saat Demo dan Kerugian Capai Rp 65 M, Anies: Bukan Angka yang Kecil...

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sebanyak 46 halte yang rusak berat akibat aksi unjuk rasa omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, Kamis (9/10/2020) kemarin.

Anies menyebutkan, total kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 65 miliar. Namun, dari 46 halte tersebut, ada beberapa yang merupakan aset Pemerintah Kota Bekasi.

"Untuk halte itu diperkirakan sejauh ini ya per hari ini sekitar Rp 65 miliar. Angkanya cukup besar ini bukan angka yang kecil," ujar Anies kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).

Ia mengatakan, ada tiga halte yang rusak berat yakni Bundaran HI, Tosari, dan Sawah Besar. Halte yang rusak berat itu harus dirombak total.

Baca juga: Anies Khawatir Demo UU Cipta Kerja Berimbas Lonjakan Kasus Covid-19

Dia bercerita, pada Jumat (9/10/2020) malam, ada 250 petugas gabungan dari Dinas Pertanaman, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Damkar yang membersihkan puing-puing di halte.

"Alhamdulilah pagi ini sudah tuntas pembersihannya, nah kita ingin Senin ini sudah bisa digunakan temporer tetapi belum keseluruhannya," tutur dia.

Adapun, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Bertambah, Ada 25 Halte yang Dirusak Massa Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

Gelombang demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.

Aksi unjuk rasa ini pun berdampak pada bentroknya aparat dan peserta aksi seperti di Harmoni dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas publik pun turut rusak dan terbakar. Kerusakan terjadi pada Halte Bundaran HI, Pos Polisi kawasan Harmoni, Sarinah MH Thamrin, Monas Barat Daya, pos polisi di Atmajaya, hingga pos polisi di Petojo.