JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus bergulir.
Gelombang unjuk rasa kembali digelar kedua kalinya pada Selasa (13/10/2020) kemarin di sejumlah titik Jakarta Pusat, yakni Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Harmoni, dan Istana Negara.
Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam lainnya.
Aksi ini pun mendapat sorotan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Keduanya serempak berpesan dan mengingatkan agar demo tersebut tak dibarengi dengan aksi anarkis dan perusakan fasilitas.
Mengingat dalam aksi sebelumnya, pada Kamis (8/10/2020) lalu, sejumlah fasilitas di Jakarta mengalami kerusakan, mulai dari 45 halte bus, pos polisi, hingga bioskop Grand Theater di Senen.
Ariza meminta, agar demonstran penolak omnibus law UU Cipta Kerja tak lagi melakukan perusakan fasilitas umum.
"Kami berharap tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan atau anarkis terkait fasilitas umum transportasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu halte, stasiun, traffic light, CCTV, pembatas jalan, cermin, traffic cone, dan lain lain," ucap Ariza dalam rekaman yang diterima, Selasa (12/10/2020).
Perusakan tersebut dianggap merugikan semua pihak terutama masyakarat yang kerap menggunakan fasilitas umum.
Baca juga: Wagub DKI Ingatkan Jangan Ada Lagi Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo
"Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," kata dia.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.