3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki masa kepemimpinan tahun ketiga di Ibu Kota. Anies dilantik pada 16 Oktober 2017 bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno.

Namun, ada sejumlah catatan selama tiga tahun perjalanannya dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Berbagai hal dan program pun disoroti terutama mengenai rumah down payment (DP) 0 rupiah, OK Oce, hingga penanganan sejumlah masalah.

Rumah DP 0

Fraksi Nasdem menyoroti program rumah dengan uang muka atau DP Rp 0.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan bahwa pembangunan rumah DP Rp 0 belum menjangkau warga yang belum memiliki rumah.

Menurut Jupiter, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI belum memiliki rumah.

"Tahun 2017 sekitar 5 juta tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak," kata Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Anies Groundbreaking, Pembangunan Rumah DP 0 Persen di Cilangkap Dimulai

Oleh sebab itu, dia menilai realisasi program rumah DP Rp 0 belum berhasil.

Bahkan, rusunami DP Rp 0 yang dibangun di Cengkareng, Jakarta Barat, belum terisi sepenuhnya di tengah banyaknya warga yang membutuhkan rumah.

"Yang sudah dia bangun dan itu pun di Jakarta Barat masih kosong, ini ada apa. Terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa," ujar Jupiter.

"Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," sambung dia.

Baca juga: Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Tak hanya Fraksi Nasdem, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta menilai, program DP Rp 0 hingga saat ini belum terlaksana secara maksimal.

"Contoh, rumah 0 persen sampai hari ini belum maksimal. Padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 persen," ucap Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas.

Permasalahan lainnya yang disoroti PKB-PPP adalah terkait banjir dan pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Fraksi ini menyoroti Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang hingga kini masih mangkrak pembangunannya.

"Sampai hari ini ITF belum terealisasi, bahkan ITF yang ada di Sunter itu mangkrak. Itu tiga poin yang harus ditingkatkan oleh Pak Gubernur, dua tahun lagi ini saya rasa mampu," kata dia.

Ia berharap, di sisa dua tahun masa kepemimpinan Anies, bisa mengerjakan setidaknya 50 persen dari janji kampanye dan programnya.

"Kita mengharap janji-janji beliau di kampanye paling tidak 50 persen teralisasi lah," tutur dia.

Pengawasan kepada ASN

Sebagai partai pengusung, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan untuk Anies.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Purwanto mengatakan, Anies perlu lebih banyak mengawasi bawahannya terkait dengan realitas kerja di lapangan.

Menurut dia, ada beberapa Dinas atau SKPD yang kelihatan belum optimal dalam melakukan tugasnya.

"Tetapi dalam kacamata kita sebagai partai penyokong bisa menjadi boomerang buat Pak Anies kalau tidak segera diperbaiki. Saya tidak perlu menyebut SPKD yang mana atau OPD yang mana, yang penting komunikasi dan upaya dia melakukan cek cross lapangan berhubungan langsung dengan pelayanan publik bisa ditingkatkan," ucap Purwanto.

Baca juga: Polemik Reklamasi Teluk Jakarta di Tiga Tahun Pemerintahan Anies

Catatan selanjutnya adalah mengenai kinerja ASN secara keseluruhan. Purwanto menilai, kinerja para ASN perlu mendapat perhatian secara khusus.

Ia mengingatkan, bahwa kontribusi pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti lurah, camat, wali kota juga harus ditingkatkan.

Meski demikian, Purwanto berpendapat, terkait dengan program atau janji kampanye Anies sudah cukup terlaksana dengan baik.