Kompas.com - 19/10/2020, 18:04 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok Ikravany Hilman pesimistis Depok akan punya peraturan daerah (perda) mengenai penanggulangan Covid-19.

Pasalnya, hingga sekarang, Pemerintah Kota Depok tak kunjung mengusulkan rancangan perda (raperda) tersebut, sedangkan Dewan akan menggodok beberapa raperda lain dalam waktu dekat.

"Kalau pakai raperda pasti akan panjang sehingga tidak mungkin tahun ini. Ini pansus bulan November sudah jelas apa-apa saja perdanya (yang akan dibahas dari program pembentukan perda), padahal naskah akademik (raperda Covid-19) belum ada," jelas Ikravany kepada Kompas.com pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Pemkot Depok Perpanjang Pembatasan Jam Usaha Kuliner sampai 31 Oktober

Politikus PDI-P itu memberi contoh, penyusunan raperda akan memakan waktu dari segi penyusunan naskah akademik.

Pemerintah Kota Depok, meskipun selama ini bertindak sebagai unsur yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi, diyakini juga tak bisa secepat kilat menyusun naskah akademik itu.

"Naskah akademik ini nggak selesai dalam satu bulan, kadang lebih dari 1 bulan," kata Ikravany.

"Lalu naskah akademik masuk ke pansus, padahal pansusnya sudah ada di bulan November (untuk menggodok raperda lain) dan ini kan berkaitan dengan anggaran," jelasnya.

Maka dari itu, kemungkinan paling realistis Kota Depok memiliki perda soal penanggulangan Covid-19 pada awal tahun depan.

Baca juga: Jika Tolak atau Kabur dari Tempat Isolasi di Jakarta, Pasien Covid-19 Bisa Dijemput Paksa hingga Didenda Rp 5 Juta

Sementara itu, penyusunan perda mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tingkat wilayah sudah ditempuh oleh beberapa wilayah tetangga Depok.

Di DKI Jakarta, Pemprov DKI dan DPRD DKI baru saja mengesahkan Perda Penanggulangan Covid-19 melalui Rapat Paripurna hari ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Megapolitan
Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Megapolitan
Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Megapolitan
Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Megapolitan
Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Megapolitan
TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

Megapolitan
PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Ini Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Ini Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 11 April: 638 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 11 April: 638 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Sebagian Jalan Ditutup 5 Jam Pagi Ini

Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Sebagian Jalan Ditutup 5 Jam Pagi Ini

Megapolitan
UPDATE 11 April: Kabupaten Bekasi Catat 58 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 11 April: Kabupaten Bekasi Catat 58 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Terus Berjalan

Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Terus Berjalan

Megapolitan
Sempat Terkendala Pohon Tumbang, Perjalanan KRL Stasiun Tanahabang PP Sudah Kembali Normal

Sempat Terkendala Pohon Tumbang, Perjalanan KRL Stasiun Tanahabang PP Sudah Kembali Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X