BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Kompas.com - 20/10/2020, 14:25 WIB
Massa BEM SI dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja Membawa Piagam Kegagalan yang diberikan Bagi Pemerintah. Aksi diselenggarakan Selasa (20/10/2020), di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya Kompas.com/Sonya Teresa Massa BEM SI dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja Membawa Piagam Kegagalan yang diberikan Bagi Pemerintah. Aksi diselenggarakan Selasa (20/10/2020), di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha (Arjuna Wijaya), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2020) ini.

Dalam orasi ini, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy menyinggung bahwa Indonesia seperti layaknya negeri dongeng dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Negara telah gagal mengelola ini. Dalam satu tahun Jokowi, ini mengisyaratkan negeri ini seperti negeri dongeng," kata Remy dalam orasinya di atas mobil pickup.

Baca juga: Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Selain itu, Remy mengungkapkan kekecewaan bahwa massa di berbagai daerah dilarang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah, kata Remy, kerap beralasan bahwa massa turun tak boleh turun ke jalan karena khawatir terjadi penularan Covid-19 akibat tak bisa menjaga protokol kesehatan.

Sementara itu, kendati gelombang unjuk terus menerpa, Presiden Jokowi hingga kini belum juga mengeluarkan Perppu cabut omnibus law.

"Bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masalah yang terjadi dalam kepengurusan Presiden Jokowi. Menteri Pendidikan dari kemarin tidak bolehkan demo dengan alasan physical distancing," kata Remy.

Baca juga: 350 Personel Satpol PP Jaga Area Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta

"Saya sampaikan Pak, Bu, rakyat sudah paham physical distancing. Namun, lebih banyak masalah lebih dari Covid-19, yaitu oligarki, agraria yang tidak selesai. Pemerintah telah gagal mengelola negara ini," kata dia.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta.

Selain mahasiswa, elemen buruh juga terlibat dalam aksi yang bertepatan dengan satu tahun masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin ini.

Guna mengawal aksi, pihak kepolisian menerjunkan 6.000 personel di sekitar lokasi aksi.

Sebelumnya, demonstrasi serupa telah diselenggarakan di Jakarta sebanyak dua kali, yakni pada Kamis (8/10/2020) dan Selasa (13/10/2020).

Kedua demonstrasi diwarnai kericuhan. Massa aksi bentrok dengan polisi.

Gelombang protes tolak UU Cipta Kerja belum surut sejak disahkan Pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Megapolitan
Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Megapolitan
Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Megapolitan
Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Megapolitan
Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Megapolitan
KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

Megapolitan
Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pleidoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pleidoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X