Massa BEM-SI Bubar Setelah Tolak Tawaran Bertemu Perwakilan Presiden

Kompas.com - 20/10/2020, 17:19 WIB
Massa BEM SI dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (20/10/2020), melakukan aksi teatrikal di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat Kompas.com/Sonya TeresaMassa BEM SI dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (20/10/2020), melakukan aksi teatrikal di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Para demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) membubarkan diri dari area seputar Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2020) pukul 16.26 WIB. Mereka sebelumnya menolak untuk ditemui staf khusus Presiden.

"Kami cukupkan aksi hari ini" ujar Bagas Maropindra, Koordinator lapangan aksi BEM SI, Selasa (20/10/2020).

Pihak BEM SI sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh polisi bahwa staf khusus Presiden Joko Widodo meminta perwakilan mahasiswa untuk menemui staf khusus yang tidak disebut namanya itu.

Baca juga: Pukul 16.30 WIB, Massa Buruh Mulai Bubarkan Diri dari Kawasan Patung Kuda

Namun, pihak BEM SI menolak tawaran tersebut.

"Kami menyatakan bahwa kami tidak menerima perwakilan istana selain Presiden," kata Bagas.

Bagas menegaskan, unjuk rasa hari ini bukan merupakan aksi terakhir yang akan dilakukan BEM-SI.

"Ini tidak akan jadi hari terakhir kita turun (aksi)," tegasnya.

Selasa sore ini, pihak BEM SI menyampaikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan perppu guna mencabut UU Cipta Kerja dalam waktu 8x24 jam sejak ultimatum dibacakan. Jika tidak dipenuhi, mereka akan kembali berunjuk rasa pada 28 Oktober ini, bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda.

Selain BEM -I, massa buruh yang tergabung dalam organisasi GMBI juga membubarkan diri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X