Pemkot Tangerang Belum Putuskan Besaran Upah Minimum 2021

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang belum menentukan besaran upah minimum kota (UMK) untuk 2021.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Rahmansyah menjelaskan, pihaknya belum memutuskan apakah akan ada perubahan besaran UMK di Kota Tangerang.

Alasannya, Dinas Ketenagakerjaan baru akan melakukan rapat berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) terkait besaran UMK di wilayahnya.

"Belum (ditetapkan). Nanti akan ada rapat dulu," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Tentukan Naik Tidaknya UMP 2021, Pemprov DKI Pakai Data Pengawasan PSBB

Kendati demikian, Rakhmansyah belum dapat memastikan kapan rapat koordinasi bersama Depeko Tangerang akan dilaksanakan.

Dia menyebut hasil rapat koordinasi masih harus dilaporkan kepada wali kota Tangerang, sebelum diserahkan ke tingkat Provinsi.

Nantinya, besaran UMK dari hasil rapat akan ditetapkan oleh Gubernur bersama dengan Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi Banten.

"Jadi kami rapat di Depeko dulu. Kalau sudah selesai baru naik ke Wali Kota, lalu ke Gubernur. Penetapan di Gubernur bersama kabupaten/kota lainnya," pungkasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Ini Sektor Usaha yang Tak Perlu Naikkan UMP 2021

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2019.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP DKI Jakarta Berakhir 22 Desember 2020

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.