Kompas.com - 02/11/2020, 17:02 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 3,27 persen, yakni menjadi Rp 4.416.186,548.

Kebijakan tersebut diambil lantaran ada perusahaan yang tetap tumbuh selama pandemi Covid-19. Kenaikan UMP juga diterapkan bagi kelompok usaha yang tidak terdampak pandemi.

Namun, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan untuk tidak menaikkan UMP bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi bisa tetap menerapkan UMP 2020.

Baca juga: Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP DKI Jakarta Berakhir 22 Desember 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan tersebut.

Dengan demikian, pihaknya nanti yang akan mengaji apakah usulan dari perusahaan dapat diterima atau tidak.

"Dengan kita melakukan PSBB mulai dari WFH, PSBB, PSBB kedua, PSBB ketat, PSBB transisi, kita sudah bisa melihat mana sektor-sektor yang terdampak, mana sektor-sektor yang tidak terdampak," ucap Andri melalui konferensi video, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Anies Naikkan UMP 2021 karena Ada Usaha yang Tumbuh pada Masa Pandemi

Kendati demikian, Andri memberi contoh beberapa sektor yang memang terdampak selama pandemi, yakni pusat perbelanjaan, perhotelan, periwisata, properti, ritel, hingga food and beverage (FnB).

"Contohnya seperti mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman, itu kan terdampak," kata Andri.

Dengan demikian, bagi perusahaan yang bergerak di beberapa sektor itu dapat langsung mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta.

Andri menambahkan, perusahaan yang bergerak di sektor-sektor itu bisa langsung mendapatkan kebijakan untuk menerapkan UMP 2020.

"Jadi kalau perusahaan mengajukan dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya untuk perusahaan tersebut tidak perlu lagi dilakukan kajian, langsung dikeluarkan SK untuk menggunakan UMP 2020," tutur Andri.

Kebijakan ini juga tertuang pada dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 3 ayat 1.

"Pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dapat mengajukan permohonan pembayaran upah minimum provinsi dengan besaran sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020, kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga kerja, transmigasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

392 Kios di Blok C Pasar Minggu Hangus Terbakar

392 Kios di Blok C Pasar Minggu Hangus Terbakar

Megapolitan
Ada 401 Kios di Gedung Blok C Pasar Minggu yang Terbakar

Ada 401 Kios di Gedung Blok C Pasar Minggu yang Terbakar

Megapolitan
Petugas Pemadam Kesulitan Jangkau Titik Api di Blok C Pasar Minggu

Petugas Pemadam Kesulitan Jangkau Titik Api di Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Megapolitan
Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Megapolitan
Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Megapolitan
Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Megapolitan
Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Megapolitan
Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Megapolitan
[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X