Tak Lagi Pakai Biaya Tak Terduga, Dana Penanggulangan Covid-19 di Depok Disebar di SKPD Tahun Depan

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana menyebut bahwa anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 sudah disisipkan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021.

"Sudah dimasukkan ke dinas masing-masing, baik untuk penanggulangan ekonominya sesuai PEN (pemulihan ekonomi nasional), sama untuk kesehatan, jadi sudah ada di masing-masing dinas," kata Nina ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Ia berujar, hal ini merupakan langkah persiapan yang lebih jelas dalam menanggulangi pandemi Covid-19, alih-alih memasukkannya ke dalam pos biaya tak terduga (BTT).

Baca juga: Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

Pada tahun ini, penanggulangan Covid-19 baik dari segi kesehatan maupun ekonomi terpaksa menggunakan BTT, karena masing-masing dinas belum memiliki anggaran untuk mengantisipasi pandemi.

BTT itu pun merupakan hasil pergeseran pos-pos anggaran dari berbagai SKPD. Hingga saat ini, penanggulangan Covid-19 dari BTT di Depok disebut mencapai Rp 168 miliar.

"Kalau sekarang kan hasil pergeseran, karena memang dinas belum ada anggaran untuk Covid-19, jadi harus dipindahkan, refocusing ke anggaran BTT untuk memudahkan. Kalau tahun depan kan sudah ada di anggaran dinas masing-masing untuk mengantisipasi," jelas Nina.

Meski demikian, Nina mengaku tak bisa memberikan informasi soal jumlah pasti anggaran penanggulangan Covid-19 yang diusulkan untuk tahun depan.

Baca juga: [UPDATE] Sebaran Pasien Covid-19 di Depok, Paling Banyak Masih di Pancoran Mas

Yang jelas, tak menutup kemungkinan bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 di Depok tahun 2021 bakal kembali menyedot BTT seandainya ada situasi mendesak.

"Kalau dianggarkan berapa, saya tidak hafal. Tapi, yang jelas semua (penyusunan KUA-PPAS) sudah mengacu untuk penanggulangan Covid-19," ujar Nina.

"Kalau nanti ada beberapa kejadian di 2021 yang belum masuk APBD di masing-masing dinas dan itu masuk kategori mendesak, baru bisa melalui BTT nanti, sekitar Rp 100-an miliar," tutupnya.