Pj Sekda DKI: TKD ASN yang Tangani Covid-19 di Lapangan Akan Dikembalikan

Kompas.com - 13/11/2020, 13:39 WIB
Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengomentari penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menggantikan Alberto Ali, di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Pergantian tersebut diduga karena terkait dengan penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Diskotek Colosseum awal Desember 2019 lalu. Antara/Ricky PrayogaAsisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengomentari penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menggantikan Alberto Ali, di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Pergantian tersebut diduga karena terkait dengan penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Diskotek Colosseum awal Desember 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di DKI yang akan mendapatkan pengembalian tunjangan kinerja daerah (TKD) hanya petugas penanganan Covid-19 yang bertugas di lapangan. 

"Kami sudah punya pakemnya, siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang di kantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan," kata Sri Haryati di laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Dia mengemukakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio sebelumnya meminta Tim Anggaran Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengembalikan TKD ASN yang berperan langsung dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perubahan Pemotongan TKD PNS

Prasetio mengatakan, TKD ASN DKI Jakarta dipotong sebesar 25 persen sejak April-Desember 2020.

Menurut Prasetio, koreksi mengenai pemangkasan TKD tersebut perlu dilakukan lantaran ada peningkatan Perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp 63,23 triliun, dari perhitungan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya hanya hanya mendapai Rp 47,2 triliun.

"Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi," ucap Prasetio.

Sri Haryati lalu memastikan bahwa ia akan meminta kepala dinas terkait agar secepatnya mengajukan permohonan beserta nama pegawai yang memang tetap berhak dapat TKD.

"Jadi nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera," ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, ASN yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19 dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

"Sehubungan dengan usulan agar tunjangan kinerja aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Wabah Covid-19 dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan, " kata Anies di DPRD DKI Jakarta Jumat pekan lalu.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

Megapolitan
Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X