Rencana Sekolah Tatap Muka, Kepsek di Jakbar Sebut Banyak Orangtua yang Tak Setuju

Kompas.com - 23/11/2020, 18:28 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi keputusan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang memperbolehkan adanya kegiatan sekolah tatap muka pada tahun 2021, Kepala Sekolah SMAN 78 Jakarta Zainuddin menyatakan masih menunggu keputusan gubernur untuk melaksanakan hal tersebut.

"Kami siap-siap saja. Kami menunggu instruksi, kami masih tunggu keputusan gubernur," ujar Zainuddin.

Ia menyatakan bahwa sekolah akan menetapkan berbagai protokol kesehatan jika kembali beroperasi seperti biasa nantinya.

"Paling kami sediakan hand sanitizer, wastafel, kemudian ruangan yg terbuka. Masker juga kami sediakan antisipasi kalo ada yang nggak bawa," tambah dia.

Baca juga: Pemkot Bogor Berencana Gelar Belajar Tatap Muka di Sekolah 11 Januari 2021

Zainuddin melanjutkan bahwa nantinya, sekolah yang berlokasi di Jalan Bhakti IV No.1, RT.1/RW.2, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat tersebut juga akan mengurangi kapasitas setiap kelasnya.

"Dari 36 orang akan kami kurangi jadi 12 saja," jelasnya.

Pasca dikeluarkannya pernyataan Nadiem terkait diperbolehkannya pelaksanaan sekolah tatap muka, Zainuddin mengaku bahwa beberapa orang tua juga sudah mulai mengkonfirmasi hal tersebut.

"Banyak (yang tanya). Ada yang japri, ada yang melalui telpon," tambah Zainuddin.

Baca juga: Dukung Pembelajaran Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Sebut Siswa Sekolah Mulai Jenuh

Di samping itu, ia menyatakan bahwa pihak sekolah juga sempat melakukan survei terkait dibukanya sekolah tatap muka.

Survei tersebut dilaksanakan kepada orang tua  siswa sekitar dua bulan yang lalu.

"Sekitar dua bulan lalu kita survei, lebih banyak yg tidak setuju. Karena kekhawatirannya masih tinggi terhadap terpapar Covid," jelas Zainuddin.

Jumat (20/11/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," ujar Nadiem.

Kebijakan tersebut diperbolehkan berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X