Imbas Peminjaman Toilet ke Acara Rizieq: 7 Pejabat DKI Diperiksa Inspektorat, 2 Dicopot

Kompas.com - 29/11/2020, 08:25 WIB
Ribuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Rizieq ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHRibuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Rizieq ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerumunan massa simpatisan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan pada 14 November lalu terus berbuntut panjang.

Terbaru, sebanyak 7 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta diperiksa oleh inspektorat. Dua diantaranya kemudian dijatuhi sanksi pencopotan.

Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Sri Haryati mengungkapkan, pemeriksaan oleh Inspektorat ini dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Anies Baswedan pada 23 November lalu.

Gubernur Anies menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan karena adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Baca juga: Buntut Masalah Tes Swab Rizieq Shihab, Dirut RS Ummi Dilaporkan ke Polisi

Inspektorat pun langsung melakukan pemeriksaan kepada tujuh pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Pejabat yang diperiksa yakni Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih, Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto.

Selain itu, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Aldi Jansen.

Berdasarkan pemeriksaan itu, inspektorat pun menemukan adanya pelanggaran terhadap arahan Gubernur Anies.

Baca juga: Pemkot Bogor Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur Tes Swab Rizieq Shihab

 

Arahan Gubernur disampaikan secara tertulis kepada jajaran untuk mengantisipasi semua kegiatan yang berpotensi kerumunan.

Arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI Jakarta atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan atau pengumpulan massa.

Namun, dalam acara pernikahan putri Rizieq yang juga sekaligus peringatan Maulid Nabi di Petamburan, jajaran Kecamatan, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta.

Inspektorat pun menjatuhkan sanksi pencopotan kepada Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih.

"Keduanya sudah menyatakan memahami arahan Gubernur, namun mereka ternyata tidak melaksanakan pengendalian jajarannya dan tidak melakukan pengecekan di lapangan dengan baik," kata Sri.

Habib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). HRS beserta keluarga kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama tiga tahun. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Habib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). HRS beserta keluarga kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama tiga tahun. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

 

Peminjaman Toilet Portabel

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menyebut, fasilitas yang dipinjamkan adalah berupa sejumlah toilet portabel.

"Ada beberapa WC toilet, itu kan enggak boleh (memfasilitasi kerumunan)," kata Chaidir saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (28/11/2020).

Selain toilet portabel, menurut dia, tak ada lagi fasilitas lainnya yang dipinjamkan untuk acara Rizieq.

Namun Chaidir menegaskan, pemberian fasilitas apapun bentuknya dilarang untuk acara yang menimbulkan kerumunan. Ini sesuai arahan Gubernur Anies.

Baca juga: Putri Rizieq Shihab Nikah Undang 10.000 Orang, Kelurahan Sediakan Mobil Toilet hingga Ambulans

"Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik," kata Chaidir.

Chaidir memastikan Bayu dan Andono sudah menerima surat pembebastugasan tersebut. Surat tersebut diberikan pada 25 November lalu, sehari setelah hasil audit dari Inspektorat keluar.

Bayu dan Andono pun kini dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

Kapolda hingga Kepala KUA Juga Dicopot

Sebelum berdampak ke jajaran pejabat Pemprov DKI, kerumunan massa di pernikahan putri Rizieq juga sudah terlebih dulu berdampak pada jajaran kepolisian dan KUA setempat.

Irjen Nana Sujana yang menjabat Kapolda Metro Jaya dicopot dan dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri.

Irjen Nana Sujana dinilai tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Baca juga: Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Bersamaan dengan itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto juga dicopot dari jabatannya. Kombes Heru dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya pada Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Kementerian Agama juga membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Sukana. Sukana dimutasi sebagai penghulu di wilayah Jakarta Pusat.

Sukana dimutasi lantaran mengabaikan protokol kesehatan dalam proses pencatatan pernikahan putri pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, keputusan ini diambil setelah tim Itjen Kemenag melakukan proses investigasi.

Naik ke Penyidikan

Selain membuat sejumlah pejabat dicopot, kerumunan di pernikahan putri Rizieq juga diinvestigasi oleh Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya sudah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi.

Pemanggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang, Bhabinkamtibmas, serta perangkat RT dan RW terkait.

Baca juga: Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Setelahnya, polisi kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan pihak Bandara Soekarno-Hatta.

Kini setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang telah dimintai klarifikasi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan itu.

Polda Metro Jaya juga menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Status kasus tersebut dinaikan setelah polisi melakukan gelar perkara dan menemukan adanya unsur tindak pidana pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Megapolitan
Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Megapolitan
Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Megapolitan
Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X