Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Kompas.com - 29/11/2020, 12:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lama mengatakan akan memperbarui siistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting.

Anies mengklaim, smart e-budgeting akan lebih canggih dari sistem e-budgeting yang lama, yakni http://apbd.jakarta.go.id.

Menurut Anies, sistem e-budgeting yang lama tak dapat mengecek data anggaran secara digital. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal terbilang tinggi.

Saat itu, Anies berjanji akan meluncurkan sistem smart e-budgeting pada akhir 2019 dan bisa digunakan mulai Januari 2020.

Baca juga: Sistem Smart E-budgeting yang Tak Sesuai Janji Anies

Namun, rencana tersebut batal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, sistem yang dijanjikan Anies itu masih dalam proses.

Janji Anies untuk membuat smart system ditagih oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya.

"Saya senang-senang saja ketika Pak Gubernur (Anies) menjanjikan smart budgeting," kata William, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Satu tahun berlalu, William tak melihat keseriusan Anies untuk mewujudkan janjinya tersebut. Dia menilai Anies hanya bernarasi dan tidak merealisasikan janjinya.

"Sekali lagi ini hanya narasi saja, tidak ada eksekusi, beliau eksekutif harusnya banyak eksekusi," kata William.

Butuh NIK dan KK

Setelah hampir satu tahun sejak kasus anggaran janggal, janji tersebut terealisasi. Sejauh ini, sistem tersebut tersedia di laman smartapbddev2.jakarta.go.id.

Namun saat Kompas.com mencoba mengakses sistem tersebut, pengguna justru diharuskan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Hal ini menjadi persoalan. Sebab menurut Fraksi PSI, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Megapolitan
Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Megapolitan
ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

Megapolitan
Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X