Kompas.com - 02/12/2020, 18:25 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta belum final dan masih dibahas.

Itulah sebabnya, kata Achmad, angka pendapatan per tahun anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 8,3 miliar belum bisa dipastikan.

"Sementara memang di dalam Dewan sendiri masih dalam proses pembahasan itu, masih bisa berubah, sesuatu yang memang belum ditetapkan," kata Achmad saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Achmad mengatakan, bisa jadi nilai anggaran tersebut berubah, tidak seperti yang beredar di media masa. Itulah sebabnya dia enggan mengomentari anggaran fantastis yang beredar di publik.

"Kalau (data) yang keluar itu bisa jadi juga belum seperti itu jumlahnya," kata Achmad.

Baca juga: Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Meski demikian, lanjut Achmad, Fraksi PKS memiliki pandangan bahwa kenaikan anggaran bisa saja disetujui apabila anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fraksi PKS, kata dia, siap mendorong kenaikan anggaran RKT apabila anggaran tersebut memang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Saya kira itu satu hal yang barangkali kalau untuk keberpihakan kepada masyarakat, kami akan dorong bersama masyarakat," kata dia.

Baca juga: Fraksi Golkar: Gaji DPRD DKI Tidak Naik, yang Naik Itu Tunjangan

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD naik saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Tamu Kena Denda Rp 2 Juta

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Tamu Kena Denda Rp 2 Juta

Megapolitan
Mayoritas Warga Kota Bogor yang Meninggal Saat Isoman Belum Divaksin

Mayoritas Warga Kota Bogor yang Meninggal Saat Isoman Belum Divaksin

Megapolitan
Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

Megapolitan
Belum Lengkap, Berkas Perkara Kasus Narkoba Eks Karutan Depok Dikembalikan Jaksa ke Penyidik

Belum Lengkap, Berkas Perkara Kasus Narkoba Eks Karutan Depok Dikembalikan Jaksa ke Penyidik

Megapolitan
Keterisian ICU di Jakarta Masih Tinggi, Tersisa 172 Tempat Tidur

Keterisian ICU di Jakarta Masih Tinggi, Tersisa 172 Tempat Tidur

Megapolitan
Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos, Tim PKH Kota Tangerang Selidiki

Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos, Tim PKH Kota Tangerang Selidiki

Megapolitan
Tarif Hotel Tempat Isoman Anggota DPR Bisa Capai Rp 39 Juta, Ini Rinciannya

Tarif Hotel Tempat Isoman Anggota DPR Bisa Capai Rp 39 Juta, Ini Rinciannya

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSUD Cengkareng Telah Berkurang Sejak Satu Minggu Terakhir

Pasien Covid-19 di RSUD Cengkareng Telah Berkurang Sejak Satu Minggu Terakhir

Megapolitan
Banyak Warga Ber-KTP Jakarta Pusat Belum Dapat Vaksinasi Covid-19

Banyak Warga Ber-KTP Jakarta Pusat Belum Dapat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Isoman Bisa Jajan Bakso, Manajemen Hotel Akui Lalai

Pasien Covid-19 yang Isoman Bisa Jajan Bakso, Manajemen Hotel Akui Lalai

Megapolitan
53 Pasien OTG Masih Dirawat di Graha Wisata TMII, 15 di Antaranya Akan Pulang Hari Ini

53 Pasien OTG Masih Dirawat di Graha Wisata TMII, 15 di Antaranya Akan Pulang Hari Ini

Megapolitan
Tertangkap Basah Curi Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Ini Dipukuli hingga Babak Belur

Tertangkap Basah Curi Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Ini Dipukuli hingga Babak Belur

Megapolitan
Datangi Pasar Modern BSD, Kapolri Wanti-wanti Pengelola Awasi Alur Keluar Masuk Pengunjung

Datangi Pasar Modern BSD, Kapolri Wanti-wanti Pengelola Awasi Alur Keluar Masuk Pengunjung

Megapolitan
Sekwan Akui Foto Viral 'Vaksinasi Dosis Ketiga' untuk Influencer Diambil di Gedung DPRD DKI

Sekwan Akui Foto Viral "Vaksinasi Dosis Ketiga" untuk Influencer Diambil di Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Pejelasan Polisi soal Tak Terlihat Petugas Periksa STRP di Pos Penyekatan Underpass Basura

Pejelasan Polisi soal Tak Terlihat Petugas Periksa STRP di Pos Penyekatan Underpass Basura

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X