Kompas.com - 02/12/2020, 18:25 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta belum final dan masih dibahas.

Itulah sebabnya, kata Achmad, angka pendapatan per tahun anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 8,3 miliar belum bisa dipastikan.

"Sementara memang di dalam Dewan sendiri masih dalam proses pembahasan itu, masih bisa berubah, sesuatu yang memang belum ditetapkan," kata Achmad saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Achmad mengatakan, bisa jadi nilai anggaran tersebut berubah, tidak seperti yang beredar di media masa. Itulah sebabnya dia enggan mengomentari anggaran fantastis yang beredar di publik.

"Kalau (data) yang keluar itu bisa jadi juga belum seperti itu jumlahnya," kata Achmad.

Baca juga: Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Meski demikian, lanjut Achmad, Fraksi PKS memiliki pandangan bahwa kenaikan anggaran bisa saja disetujui apabila anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Fraksi PKS, kata dia, siap mendorong kenaikan anggaran RKT apabila anggaran tersebut memang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Saya kira itu satu hal yang barangkali kalau untuk keberpihakan kepada masyarakat, kami akan dorong bersama masyarakat," kata dia.

Baca juga: Fraksi Golkar: Gaji DPRD DKI Tidak Naik, yang Naik Itu Tunjangan

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD naik saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Megapolitan
Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Megapolitan
Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Megapolitan
4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

Megapolitan
Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Megapolitan
Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X