Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Fraksi Golkar: PSI Kibulin Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbohong kepada masyarakat soal penolakan kenaikan pendapatan anggota Dewan dalam rancangan rencana kerja tahunan (RKT) 2021.

Sebab, lanjut Basri, PSI sejak awal sudah menyetujui rencana RKT 2021 tersebut dan mengikuti pembahasannya.

"Menurut saya, PSI kibulin masyarakat, mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Setelah menyetujui RKT, lanjut Basri, PSI berbohong karena seolah-olah menolak agar meraih simpati masyarakat.

Baca juga: Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Dia menilai perbuatan PSI merupakan perbuatan tercela dan tidak beretika.

"Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya, tidak beretika. Apalagi info dan data yang mereka sajikan buat publik juga info salam provokatif demi mencari sensasi sesaat," kata Basri.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan anggaran RKT anggota Dewan menjadi sebesar Rp 888,6 miliar.

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD naik saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, khususnya anggota Dewan yang mewakili mereka di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.