Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Kompas.com - 01/12/2020, 18:14 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). CYNTHIA LOVAWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menolak tuduhan bahwa PSI tidak konsisten dalam menolak kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa PSI tegas menolak adanya kenaikan pendapatan DPRD pada 2021 mendatang, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini.

"Yang pasti dari PSI tegas menolak," kata Michael saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (12/1/2020).

Baca juga: Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Michael menjelaskan, setiap pengambilan keputusan strategis terlebih yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan, PSI akan melakuukan rapat sebelum anggaran tersebut disahkan melalui sidang paripurna.

"Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain seperti ini di tengah krisis ekonomi tidak pantas," kata Michael.

Itulah sebabnya, kata Michael, PSI memberikan instruksi kepada kadernya di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum menolak saat sidang paripurna nanti.

Baca juga: Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

"Itu mekanisme di internal PSI, bahwa memang peran partai dan mengarahkan kerja fraksi, khususnya terkait dengan isu anggaran," ucap Michael.

Michael mengatakan, PSI yang berkomitmen untuk bersikukuh menolak kenaikan pendapatan anggota dewan tersebut. Dia mengatakan, itu menjadi sikap resmi dan final PSI.

"Dan Fraksi sebagai kepanjangan tangan Partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," tutur Michael.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram atas sikap PSI yang menolak usulan kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta di tahun 2021.

Dia mengatakan PSI sudah setuju di dalam rapat pembahasan di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DKI, tetapi justru bertolak belakang menolak kenaikan pendapatan DPRD tersebut di luar rapat.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," kata Taufik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Megapolitan
TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Melawan Saat Tasnya Hendak Dirampas, Pria Ini Dikeroyok dan Ditusuk 2 Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X