Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Kompas.com - 02/12/2020, 17:20 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan alasan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 dinaikan.

Dia mengatakan, kenaikan anggaran dinaikan dari sektor tunjangan sesuai dengan ketentuan dan batasan aturan yang sudah ada.

Terlebih tunjangan yang ada belum mengalami penyesuaian selama tiga tahun belakangan.

"Tidak bisa seenaknya kita naikan. Tunjangan sendiri sudah hampir tiga tahun belum ada penyesuaian lagi, itu yang kita naikkan," kata Basri saat dihubungi melalui pesan teks, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Basri menjelaskan, selain tunjangan, ada banyak kegiatan yang disusun bersama dalam RKT diperuntukan sebagai kegiatan Dewan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dana yang ada, kata Basri, dikelola langsung oleh Sekertaris Dewan (Sekwan), bukan anggota Dewan sendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak, agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi," kata dia.

Basri menjelaskan, kegiatan tersebut diperbanyak karena DPRD DKI saat ini tidak memiliki anggaran Pokir (pokok-pokok pikiran) yang sudah dihapus karena dikhawatirkan disalahgunakan.

"Sedangkan Pokir itu alat satu-satunya yang kita miliki untuk bisa mengabdi ke Dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Itu makanya kita buat kegiatannya lebih banyak ke masyarakat supaya tugas Dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dan dana yang diajukan jauh lebih sedikit daripada kalau Pokir kita wujudkan," kata Basri.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Itulah sebabnya, kata Basri, masyarakat jangan salah sangka terhadap kenaikan anggaran RKT yang diusulkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Megapolitan
Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Megapolitan
16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

Megapolitan
Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau sampai Kapan PPKM Level 4?

Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau sampai Kapan PPKM Level 4?

Megapolitan
Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Megapolitan
Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Megapolitan
Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Megapolitan
Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Megapolitan
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

Megapolitan
Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Megapolitan
Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Megapolitan
Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X