Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, F-Demokrat: Bisa Tekor Kalo Enggak Naik

Kompas.com - 03/12/2020, 20:15 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pendapatan anggota Dewan bisa berkurang apabila rancangan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 yang banyak berisi kegiatan Dewan tidak disetujui.

Menurut dia, kegiatan Dewan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa menghabiskan banyak uang seperti menyewa peralatan dan konsumsi masyarakat yang hadir, dan memang harus memiliki anggarannya tersendiri.

"Duit untuk tenda, kursi untuk transport, snack (kudapan) itu, (anggaran kegiatan) untuk Dewan tidak ada, tekor bisa-bisa saya itu," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Achmad mengatakan itulah sebabnya Fraksi Demokrat mendukung adanya kebijakan anggaran RKT 2021 yang nilainya mencapai Rp 888 miliar tersebut.

Menurut Achmad, kegiatan-kegiatan yang tertulis jelas untuk menyerap aspirasi masyarkat seperti melakukan kunjungan kerja, sosialisasi peraturan daerah dan lainnya.

"Kalau tidak ada tambahan kegiatan dengan masyarakat, anggota dewan tekor betul itu," kata dia.

Itulah sebabnya, kata dia, tidak ada penolakan dari semua fraksi saat pembahasan RKT 2021 berlangsung. Termasuk dari PSI yang kini mengatakan menolak jumlah RKT tersebut.

Baca juga: Minta Tunjangan Naik di Tengah Pandemi, Apa Fasilitas yang Diterima Anggota DPRD DKI?

Pasalnya peruntukan anggaran RKT, kata Achmad, digunakan untuk kegiatan langsung dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat.

"Bagi kami anggota (fraksi Demokrat), sepanjang kegiatan itu untuk masyarakat kami setuju dong," kata Achmad.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 60 Persen

Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 60 Persen

Megapolitan
Jadi Tersangka Korupsi, Dirut PD Sarana Jaya Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Korupsi, Dirut PD Sarana Jaya Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 100 Miliar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Keterisian Tempat Tidur Isolasi dan ICU

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Keterisian Tempat Tidur Isolasi dan ICU

Megapolitan
Gelapkan Mobil Rental di Kelapa Gading, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Gelapkan Mobil Rental di Kelapa Gading, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Trotoar di Jalan Panglima Polim Ditata bersama Juru Parkir

Trotoar di Jalan Panglima Polim Ditata bersama Juru Parkir

Megapolitan
Ada Libur Isra Mi'raj dan Nyepi, Anies: Jangan Bepergian ke Luar Kota, Tahan Diri

Ada Libur Isra Mi'raj dan Nyepi, Anies: Jangan Bepergian ke Luar Kota, Tahan Diri

Megapolitan
Polisi Selidiki Pembakaran Sejumlah Posko Ormas di Tangsel

Polisi Selidiki Pembakaran Sejumlah Posko Ormas di Tangsel

Megapolitan
Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Megapolitan
Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Megapolitan
Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Megapolitan
Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X