Kompas.com - 03/12/2020, 20:15 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pendapatan anggota Dewan bisa berkurang apabila rancangan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 yang banyak berisi kegiatan Dewan tidak disetujui.

Menurut dia, kegiatan Dewan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa menghabiskan banyak uang seperti menyewa peralatan dan konsumsi masyarakat yang hadir, dan memang harus memiliki anggarannya tersendiri.

"Duit untuk tenda, kursi untuk transport, snack (kudapan) itu, (anggaran kegiatan) untuk Dewan tidak ada, tekor bisa-bisa saya itu," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Achmad mengatakan itulah sebabnya Fraksi Demokrat mendukung adanya kebijakan anggaran RKT 2021 yang nilainya mencapai Rp 888 miliar tersebut.

Menurut Achmad, kegiatan-kegiatan yang tertulis jelas untuk menyerap aspirasi masyarkat seperti melakukan kunjungan kerja, sosialisasi peraturan daerah dan lainnya.

"Kalau tidak ada tambahan kegiatan dengan masyarakat, anggota dewan tekor betul itu," kata dia.

Itulah sebabnya, kata dia, tidak ada penolakan dari semua fraksi saat pembahasan RKT 2021 berlangsung. Termasuk dari PSI yang kini mengatakan menolak jumlah RKT tersebut.

Baca juga: Minta Tunjangan Naik di Tengah Pandemi, Apa Fasilitas yang Diterima Anggota DPRD DKI?

Pasalnya peruntukan anggaran RKT, kata Achmad, digunakan untuk kegiatan langsung dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat.

"Bagi kami anggota (fraksi Demokrat), sepanjang kegiatan itu untuk masyarakat kami setuju dong," kata Achmad.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Megapolitan
Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Megapolitan
Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Megapolitan
Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Megapolitan
Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Megapolitan
Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Megapolitan
Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X