Ini Alasan Pemprov DKI Ganti Bansos dari Sembako ke Uang Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penggantian bantuan sosial (bansos) dari sembako menjadi uang tunai dilakukan agar masyarakat penerima mendapatkan haknya secara utuh serta tidak terpotong.

Adapun nilai bansos yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.

"Jadi bentuknya sama Rp 300.000. Cuma waktu itu kan Rp 300.000 di tahun 2020 ini dalam bentuk sembako, termasuk distribusi termasuk packaging, dan lain-lain," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/12/2020).

Baca juga: Mulai 2021, Pemprov DKI Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

Ariza berujar, bantuan yang berbentuk uang tunai dapat dibelanjakan untuk kebutuhan mendasar.

Selain itu, masyarakat penerima juga diimbau agar membelanjakan bansos di pasar atau warung-warung terdekat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi.

"Dengan uang yang diterima kita harapkan masyarakat bisa membelanjakannya di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah sehingga dapat menggerakkan ekonomi di sekitar rumah masing-masing, sehingga ada peningkatan pergerakan ekonomi," kata dia.

Adapun mekanisme penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI.

Sementara bagi warga penerima yang belum memiliki rekening, Ariza menyebut, Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendaftarkan mereka.

Baca juga: Kemensos Ganti Bansos Sembako dengan Bansos Tunai untuk Wilayah Jabodetabek

Nantinya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memetakan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat.

Menurutnya, kebijakan ini telah didiskusikan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan akan mengganti Bantuan Sosial (Bansos) sembako yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan bantuan sosial tunai (BST).

Muhadjir menyatakan, penggantian Bansos Sembako ke BST tidak ada hubungannya dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Kemensos menyatakan, pemberian BST pada 2021 sudah direncanakan sebelum kasus tersebut terjadi.

“Untuk Bodetabek nanti menggunakan skema BST (Bantuan Sosial Tunai), sedangkan untuk DKI nanti juga menggunakan BST. Tapi untuk teknisnya masih harus berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI,” kata Muhadjir sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa (15/12/2020).