Peninggalan “Burgemeester” di Balai Kota DKI Jakarta

Akhirnya rumah nomor 9 ini dirobohkan dan diganti dengan bangunan modern setinggi 23 lantai pada 1972, di saat pemerintahan Gubernur Ali Sadikin.

Baca juga: Riwayat Rumah Dinas Gubernur DKI, Hunian Wali Kota Batavia yang Kini Akan Direhabilitasi

Periode kemerdekaan

Saat Jepang menjejakkan kakinya di Nusantara, pada tahun 1942-1945, kepemilikan gedung ini beralih dan namanya menjadi Djakarta Tokubetsu Shi.

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kantor pemerintahan Kota Jakarta tidak pindah. Hanya nama pemerintahan diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dan kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan wali kota pertama bernama Soewirjo.

Saat itu terjadi pengembangan pertama kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta untuk menampung perluasan kegiatan layanan terhadap masyarakat.

Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta juga turut digunakan sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.

Dua tahun kemudian, pada 21 Juli 1947 Kota Jakarta didukuki Belanda dalam agresi militer.

Pemerintahan NICA (Netherlands Civil Administration) menguasai Balai Agung dan mengusir Soewirjo beserta para pejabat ke luar Jakarta.

Pada tanggal 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal. Nama pemerintahan Kota Jakarta di ubah menjadi Stdgemeente Djakarta.

Nama ini digunakan hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

Selanjutnya pada 31 maret 1950 Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai walikota. Pada tahun ini nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan

Baca juga: Zaman Dulu, Lapangan Banteng Tempat Berkumpulnya Para Elite Batavia

Deretan gubernur

Berdasarkan catatan arsip harian Kompas, Gubernur Jakarta yang pernah berkantor di rumah nomor 9, seperti dituturkan arkeolog Candrian Attahiyat, adalah Suwiryo (ketika itu masih wali kota), Soemarno, dan Henk Ngantung.

Gubernur pertama yang berkantor di rumah nomor 8 adalah Ali Sadikin.

Para Gubernur Jakarta berikutnya, kecuali Fauzi Bowo, juga menempati rumah nomor 8 ini.

Mereka, termasuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, menempati ruangan di sisi kiri gedung.

Ruangan-ruangan di dalam gedung tua itu sampai kini masih berfungsi dengan baik. Ruang depan digunakan sebagai ruang tunggu tamu. Dua ruangan lainnya menjadi ruang tamu dan ruang kerja gubernur.

Serambi belakang kini menjadi Balairung, tempat berbagai acara resmi, seperti penandatanganan perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak lain. 

Ruang tidur di sisi kiri dan kanan kini berfungsi sebagai ruang rapat.