Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Kompas.com - 05/01/2021, 06:39 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan.

Dalam pernyataan sikap yang terbit Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017) yang memang sudah menghapuskan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

Ini beberapa poin pernyataan sikap BEM UI:

  • Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI;
  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas;
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang; dan
  • Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

BEM UI juga menyebut soal Maklumat Kapolri No.1/Mak/I/2021 yang dikhawatirkan dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

Baca juga: Bantah Bela FPI dalam Pernyataan Sikap, BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," bunyi pernyataan itu.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," lanjut pernyataan BEM UI tersebut.

Bukan pro-FPI

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela FPI sehubungan dengan pernyataan sikap itu.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar.

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama 1 tahun ini kita bisa melihat, apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Dalam kritiknya soal pembubaran ormas tanpa peradilan, BEM UI merujuk pada UUD 1945 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan, di sisi lain, juga menjamin kebebasan berserikat.

BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa".

"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," tulis BEM UI.

Halaman:


Terkini Lainnya

'Real Count' KPU Pilpres 2024 di Jakarta Data 71,96 Persen: Prabowo-Gibran Unggul Tipis dari Anies-Muhaimin

"Real Count" KPU Pilpres 2024 di Jakarta Data 71,96 Persen: Prabowo-Gibran Unggul Tipis dari Anies-Muhaimin

Megapolitan
Masjid Agung Bogor Bakal Diresmikan Maret 2024

Masjid Agung Bogor Bakal Diresmikan Maret 2024

Megapolitan
Pembangunan Masjid Agung Bogor Ditarget Selesai Hari Ini

Pembangunan Masjid Agung Bogor Ditarget Selesai Hari Ini

Megapolitan
Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kasus Perundungan di Binus School Serpong

Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kasus Perundungan di Binus School Serpong

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPD RI di Jakarta Data 62,29 Persen: Fahira Idris dan Happy Djarot Unggul Sementara

"Real Count" Pileg DPD RI di Jakarta Data 62,29 Persen: Fahira Idris dan Happy Djarot Unggul Sementara

Megapolitan
11 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air 10-40 Cm

11 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air 10-40 Cm

Megapolitan
Proyek Pembangunan Masjid Agung Bogor Molor dari Target

Proyek Pembangunan Masjid Agung Bogor Molor dari Target

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPRD DKI Data 52 Persen: PKS, PDI-P, dan Gerindra Tertinggi Sementara

"Real Count" Pileg DPRD DKI Data 52 Persen: PKS, PDI-P, dan Gerindra Tertinggi Sementara

Megapolitan
Sinyal Kandidat Cagub DKI, Kini Muncul Nama Keponakan Prabowo dan Riza Patria

Sinyal Kandidat Cagub DKI, Kini Muncul Nama Keponakan Prabowo dan Riza Patria

Megapolitan
Saat Yudha Arfandi Bantah 'Browsing' soal CCTV Sebelum Tenggelamkan Dante, tapi Polisi Punya Bukti...

Saat Yudha Arfandi Bantah "Browsing" soal CCTV Sebelum Tenggelamkan Dante, tapi Polisi Punya Bukti...

Megapolitan
Ketika Indah Terseret 150 Meter demi Pertahankan Motor dari Maling...

Ketika Indah Terseret 150 Meter demi Pertahankan Motor dari Maling...

Megapolitan
Beda Ekspresi Tamara Tyasmara dan Dimas Angger Saat Hadiri Rekonstruksi Pembunuhan Dante di Kolam Renang

Beda Ekspresi Tamara Tyasmara dan Dimas Angger Saat Hadiri Rekonstruksi Pembunuhan Dante di Kolam Renang

Megapolitan
Anggaran Makan Gratis Rp 15.000, Bisa Dapat Ikan Tongkol dan Satu Gorengan di Warteg

Anggaran Makan Gratis Rp 15.000, Bisa Dapat Ikan Tongkol dan Satu Gorengan di Warteg

Megapolitan
Kebimbangan Pemilik Warteg di Tengah Harga Beras yang Mahal…

Kebimbangan Pemilik Warteg di Tengah Harga Beras yang Mahal…

Megapolitan
Sedang Bersihkan Situ Jatijajar, Warga Temukan Jasad Bayi Lengkap dengan Ari-ari

Sedang Bersihkan Situ Jatijajar, Warga Temukan Jasad Bayi Lengkap dengan Ari-ari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com