Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Kompas.com - 05/01/2021, 06:39 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan.

Dalam pernyataan sikap yang terbit Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017) yang memang sudah menghapuskan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

Ini beberapa poin pernyataan sikap BEM UI:

  • Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI;
  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas;
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang; dan
  • Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

BEM UI juga menyebut soal Maklumat Kapolri No.1/Mak/I/2021 yang dikhawatirkan dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

Baca juga: Bantah Bela FPI dalam Pernyataan Sikap, BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," bunyi pernyataan itu.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," lanjut pernyataan BEM UI tersebut.

Bukan pro-FPI

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela FPI sehubungan dengan pernyataan sikap itu.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar.

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Megapolitan
Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan 'Meet and Greet' Terbatas di Monas

Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan "Meet and Greet" Terbatas di Monas

Megapolitan
Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Megapolitan
Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Megapolitan
Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Megapolitan
Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Megapolitan
Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Megapolitan
Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Megapolitan
Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Megapolitan
Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Megapolitan
Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.