Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Kompas.com - 05/01/2021, 06:39 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan.

Dalam pernyataan sikap yang terbit Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017) yang memang sudah menghapuskan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

Ini beberapa poin pernyataan sikap BEM UI:

  • Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI;
  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas;
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang; dan
  • Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

BEM UI juga menyebut soal Maklumat Kapolri No.1/Mak/I/2021 yang dikhawatirkan dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

Baca juga: Bantah Bela FPI dalam Pernyataan Sikap, BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," bunyi pernyataan itu.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," lanjut pernyataan BEM UI tersebut.

Bukan pro-FPI

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela FPI sehubungan dengan pernyataan sikap itu.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar.

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama 1 tahun ini kita bisa melihat, apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Dalam kritiknya soal pembubaran ormas tanpa peradilan, BEM UI merujuk pada UUD 1945 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan, di sisi lain, juga menjamin kebebasan berserikat.

BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa".

"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," tulis BEM UI.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cerita Samsuri Mudik Naik Kereta dari Indramayu ke Tangerang: Nyaman, Satu Gerbong Kosong

Cerita Samsuri Mudik Naik Kereta dari Indramayu ke Tangerang: Nyaman, Satu Gerbong Kosong

Megapolitan
Sopir Mengantuk, Sebuah Mobil Tabrak Tiang Listrik di Kebagusan Jaksel

Sopir Mengantuk, Sebuah Mobil Tabrak Tiang Listrik di Kebagusan Jaksel

Megapolitan
Tak Tahu CFD Ditiadakan, Warga Tetap Olahraga karena Sudah Datang ke Bundaran HI

Tak Tahu CFD Ditiadakan, Warga Tetap Olahraga karena Sudah Datang ke Bundaran HI

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Pulau Seribu Alami Penurunan di Musim Libur Lebaran 2024

Jumlah Wisatawan Pulau Seribu Alami Penurunan di Musim Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Lansia Ngaku Diperkosa Ponsel di Jaksel, Diduga Berhalusinasi

Lansia Ngaku Diperkosa Ponsel di Jaksel, Diduga Berhalusinasi

Megapolitan
Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Megapolitan
Kondisi Dermaga Clincing Banyak Sampah, Ketua RT: PPSU Cuma Datang 1 Bulan 2 Kali

Kondisi Dermaga Clincing Banyak Sampah, Ketua RT: PPSU Cuma Datang 1 Bulan 2 Kali

Megapolitan
Meski Tak Ada CFD di Jakarta, Warga Tetap Berolahraga di HI

Meski Tak Ada CFD di Jakarta, Warga Tetap Berolahraga di HI

Megapolitan
Rumah Warga Dibobol Maling di Sunter, Motor dan Uang Tunai Raib

Rumah Warga Dibobol Maling di Sunter, Motor dan Uang Tunai Raib

Megapolitan
Hari Ini, CFD di Jakarta Masih 'Libur'

Hari Ini, CFD di Jakarta Masih "Libur"

Megapolitan
Nasib Warga Jakarta Tak Pulang Kampung Saat Lebaran, Sulit Cari Warung Makan

Nasib Warga Jakarta Tak Pulang Kampung Saat Lebaran, Sulit Cari Warung Makan

Megapolitan
Jelang Puncak Arus Balik di Terminal Kalideres, Antisipasi Disiapkan

Jelang Puncak Arus Balik di Terminal Kalideres, Antisipasi Disiapkan

Megapolitan
Korban Serangan Celurit di Jaktim Cuma Lecet, Para Pelaku Diburu

Korban Serangan Celurit di Jaktim Cuma Lecet, Para Pelaku Diburu

Megapolitan
Hingga Pukul 18.30 WIB, Sudah 100.000 Pengunjung Masuk ke Ancol

Hingga Pukul 18.30 WIB, Sudah 100.000 Pengunjung Masuk ke Ancol

Megapolitan
Ancol Padat, Pengunjung Disarankan Pakai Transportasi Umum

Ancol Padat, Pengunjung Disarankan Pakai Transportasi Umum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com