Kompas.com - 05/01/2021, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terus menuai kritik dari sejumlah pihak. Keputusan pembubaran FPI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam pejabat tinggi di kementerian dan lembaga, yang diterbitkan pada 30 Desember 2020.

Keenam pejabat tinggi itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Baca juga: Maklumat Kapolri soal FPI Dinilai Berlebihan

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI, ada tiga alasan pembubaran FPI, yakni:

  • Karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI hanya berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat tersebut.
  • Sejumlah pengurus atau anggota FPI, sebanyak 35 orang, terlibat tindak pidana terorisme. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat tindak pidana umum lainnya.
  • FPI kerap melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Kritik BEM Universitas Indonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengkritik pembubaran FPI tersebut. Dalam pernyataan sikap soal pembubaran FPI yang terbit pada Minggu (3/1/2021), BEM UI mendesak pencabutan SKB enam menteri.

Mereka menyoroti keputusan pembubaran FPI tanpa adanya proses peradilan. Berikut beberapa poin dari pernyataan sikap BEM UI:

  • Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.
  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas.
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang; dan Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.
  • BEM UI juga menilai Maklumat Kapolri No.1/Mak/I/2021 dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

Baca juga: Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," bunyi pernyataan itu.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik," lanjut pernyataan BEM UI tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara nilai pembubaran FPI bermasalah

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pembubaran FPI bermasalah jika dilihat dari segi Undang-Undang Dasar 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RT di Cipete Utara Terendam Banjir 1,2 Meter

Tiga RT di Cipete Utara Terendam Banjir 1,2 Meter

Megapolitan
Masih Ada Anak Stunting di 7 Kelurahan Jakarta Utara

Masih Ada Anak Stunting di 7 Kelurahan Jakarta Utara

Megapolitan
Banyak Motor Mogok karena Nekat Terobos Banjir di Jalan Bujana Tirta Pulogadung

Banyak Motor Mogok karena Nekat Terobos Banjir di Jalan Bujana Tirta Pulogadung

Megapolitan
Massa Gelar Aksi Solidaritas di Istana: Pak Jokowi, Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan!

Massa Gelar Aksi Solidaritas di Istana: Pak Jokowi, Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan!

Megapolitan
Tol BSD Ditutup Lagi, Tergenang Banjir Setinggi 67 Sentimeter Imbas Hujan Deras

Tol BSD Ditutup Lagi, Tergenang Banjir Setinggi 67 Sentimeter Imbas Hujan Deras

Megapolitan
Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh Timpa Siswa: 3 Tewas dan 1 Luka-Luka

Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh Timpa Siswa: 3 Tewas dan 1 Luka-Luka

Megapolitan
Naturalisasi Sungai Mangkrak hingga Jelang Anies Lengser, Wagub: Banyak Sengketa Tanah

Naturalisasi Sungai Mangkrak hingga Jelang Anies Lengser, Wagub: Banyak Sengketa Tanah

Megapolitan
Kronologi Direktur IT Indomaret Tewas Saat Bersepeda di BSD, Cari Barang Jatuh lalu Ditabrak Truk

Kronologi Direktur IT Indomaret Tewas Saat Bersepeda di BSD, Cari Barang Jatuh lalu Ditabrak Truk

Megapolitan
Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh, Korban Tewas Dikabarkan Bertambah Jadi Tiga

Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh, Korban Tewas Dikabarkan Bertambah Jadi Tiga

Megapolitan
Anggap Hillary Brigitta Tak Perlu Laporkan Mamat Alkatiri karena Kena 'Roasting', Pengamat: Media Kritik Kini Semakin Bervariasi

Anggap Hillary Brigitta Tak Perlu Laporkan Mamat Alkatiri karena Kena "Roasting", Pengamat: Media Kritik Kini Semakin Bervariasi

Megapolitan
Warga Tutup Gerbang Tol Jatikarya Bekasi, Jalan Sempat Macet

Warga Tutup Gerbang Tol Jatikarya Bekasi, Jalan Sempat Macet

Megapolitan
7 Ruas Jalan dan 5 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir

7 Ruas Jalan dan 5 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir

Megapolitan
Jalan TB Simatupang Jaksel Macet Imbas Banjir, Puluhan Mobil Terjebak

Jalan TB Simatupang Jaksel Macet Imbas Banjir, Puluhan Mobil Terjebak

Megapolitan
Cerita Anies Jadi 'Penangkal Petir' Saat Operator Angkot Marah-marah Bahas JakLingko

Cerita Anies Jadi "Penangkal Petir" Saat Operator Angkot Marah-marah Bahas JakLingko

Megapolitan
Direktur Indomaret Tertabrak Truk Saat Sedang Ambil Barang yang Terjatuh

Direktur Indomaret Tertabrak Truk Saat Sedang Ambil Barang yang Terjatuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.