Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Kompas.com - 21/01/2021, 05:50 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan sanksi denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dihapus.

Penghapusan denda progresif seiring dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Riza menyatakan bahwa penghapusan tersebut dimaksudkan agar aturan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) memiliki keselarasan dengan Perda yang ada dan berlaku.

"Jadi denda progresif itu di Pergub 79 kenapa dihapuskan? Karena kita keluarkan Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Jadi jangan sampai Pergub membuat kebijakan melebihi daripada Perda. Karena di Perdanya tidak ada progresif, jadi kita juga tidak ada progresif," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/1/2021), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan itu, tertera di dalam Pergub Nomor 101 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menurut Riza, dihapusnya sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta, karena dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penanggulangan COVID-19, tidak mencantumkan denda progresif.

Namun, lanjut Riza, tidak berarti masyarakat bisa untuk tidak disiplin.

"Karenanya ke depan kita akan terus berupaya agar kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan masyarakat itu bukan karena peraturan, aparat, atau beratnya sanksi, tapi kami ingin lebih mengajak masyarakat agar kepatuhan dan ketaatan lebih kepada kebutuhan, itu yang kita dorong," ujarnya.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Ketika ditanyakan mengenai antisipasi tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta mengingat ketika sanksi progresif diberlakukan pelanggaran protokol masih tinggi, Ariza mengatakan, pihaknya akan lebih gencar turun ke lapangan.

"Nantikan polanya sudah berubah jadi kita ingin aparat tetap kita hadirkan, tetap ditingkatkan patrolinya, ditingkatkan frekuensinya, lini terdepan kita perbanyak, gak cuma di tengah-tengah kota tapi juga sampai masuk ke RT/RW. Upaya kampanye dan sosialisasi serta denda yang ada tetap diberlakukan," ucap dia.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Dosen di Kota Tangerang Berharap Bisa Mengajar di Kampus Usai Vaksinasi

Sejumlah Dosen di Kota Tangerang Berharap Bisa Mengajar di Kampus Usai Vaksinasi

Megapolitan
Upaya Meminimalisasi Banjir di Rawa Buaya, Buat Saluran Gendong hingga Perbaikan Sheetpile

Upaya Meminimalisasi Banjir di Rawa Buaya, Buat Saluran Gendong hingga Perbaikan Sheetpile

Megapolitan
Tidur Saat Memasak, Tukang Bubur Kaget Ketika Bangun Lihat Asap Kebakaran di Tempat Tinggalnya

Tidur Saat Memasak, Tukang Bubur Kaget Ketika Bangun Lihat Asap Kebakaran di Tempat Tinggalnya

Megapolitan
Anak-anak Bermain di Selokan Pademangan, Camat Sebut akibat Jenuh di Rumah Saja

Anak-anak Bermain di Selokan Pademangan, Camat Sebut akibat Jenuh di Rumah Saja

Megapolitan
Timnas U22 Vs Tira Persikabo Digelar Jumat Malam, 238 Polisi Dikerahkan

Timnas U22 Vs Tira Persikabo Digelar Jumat Malam, 238 Polisi Dikerahkan

Megapolitan
Polisi Izinkan Laga Uji Coba Timnas U22 dan U23 Indonesia Digelar Pekan Ini

Polisi Izinkan Laga Uji Coba Timnas U22 dan U23 Indonesia Digelar Pekan Ini

Megapolitan
Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Robby Abbas Akan Direhabilitasi

Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Robby Abbas Akan Direhabilitasi

Megapolitan
Dalam Duka, Suroto dan Elisabeth Berbesar Hati Memaafkan Pembunuh Ade Sara

Dalam Duka, Suroto dan Elisabeth Berbesar Hati Memaafkan Pembunuh Ade Sara

Megapolitan
Dinkes DKI: Cara Terbaik Hambat Penyebaran Virus Corona B.1.1.7 dengan Isolasi yang Ketat

Dinkes DKI: Cara Terbaik Hambat Penyebaran Virus Corona B.1.1.7 dengan Isolasi yang Ketat

Megapolitan
Kedapatan Bawa Celurit, 2 Orang Ditangkap di Jalan Danau Sunter

Kedapatan Bawa Celurit, 2 Orang Ditangkap di Jalan Danau Sunter

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Pedagang Pasar Induk Kramatjati Keluhkan Pasokan Tidak Stabil

Harga Cabai Naik, Pedagang Pasar Induk Kramatjati Keluhkan Pasokan Tidak Stabil

Megapolitan
Suara Orangtua Sikapi KBM Tatap Muka: Khawatir Penularan hingga Tunda Sekolah Anak

Suara Orangtua Sikapi KBM Tatap Muka: Khawatir Penularan hingga Tunda Sekolah Anak

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramatjati Masih Rp 130.000 Per Kilogram

Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramatjati Masih Rp 130.000 Per Kilogram

Megapolitan
Uji Coba Insentif Parkir Kendaraan Lulus Uji Emisi di Blok M Belum Terlaksana

Uji Coba Insentif Parkir Kendaraan Lulus Uji Emisi di Blok M Belum Terlaksana

Megapolitan
Tak Kunjung Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI Klaim Tak Kantongi Izin dari DPRD

Tak Kunjung Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI Klaim Tak Kantongi Izin dari DPRD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X