Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai, sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak menyerahkan koordinasi penanganan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat tidak tepat.

Menurut Gilbert, hal itu memberi kesan bahwa ada masalah koordinasi antara Gubernur DKI dengan daerah yang beririsan dengan Jakarta, yakni Jawa Barat dan Banten.

Anggota Fraksi PDI-P itu mengatakan, dari semua gubernur di Jawa dan Bali, hanya Anies yang mau melepaskan tanggung jawab daerah ke pusat.

Baca juga: Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepaskan tanggung jawab daerah ini ke pusat," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Gilbert menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat merumuskan langkah seragam untuk menangani pandemi Covid-19. Alasannya, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Jakarta sebagian besar beraktivitas ke Jakarta.

"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali pemda sudah lumpuh seperti bencana alam, yang lalu diambil alih oleh pemerintah pusat," kata Gilbert.

Dia menambahkan, tiga provinsi itu seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawasan.

Baca juga: Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Ini Pernyataan dari Kemenkes

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Anies telah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Anies melontarkan hal itu karena fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani pasien dari luar Jakarta.

Jika pemerintah pusat mengambil alih, fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta diharapkan dapat bertambah.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Ariza.