Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Kompas.com - 20/01/2021, 16:47 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, wajar jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengoordinasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Menurut Zita, wajar jika Anies angkat tangan terkait koordinasi dengan pemerintah daerah di Jabodetabek karena kasus Covid-19 di wilayah tersebut sedang melonjak.

"Ya saya rasa wajar kalau sampai Pak Gubernur (Anies) angkat tangan juga, karena memang (kasusnya) luar biasa," kata Zita saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (20/1/2021).

Zita menjelaskan, pelibatan pemerintah pusat diperlukan jika melihat kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Sebab, fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit di Jakarta, baik rumah sakit milik Pemprov DKI, swasta, mau pun pemerintah pusat, dalam kondisi hampir penuh.

"Benar-benar membeludak, pasien Covid-19 tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar," ujar Zita.

Politikus PAN tersebut setuju dengan keputusan Anies yang meminta pemerintah pusat memimpin penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Saat ini, kata Zita, Pemprov DKI Jakarta harus membuka kerja sama dan kolaborasi agar warga Jakarta bisa segera terbebas dari Covid-19.

"Tidak perlu malu atau sungkan untuk kita minta bantuan pusat untuk turun tangan dan itu yang kami harapkan," kata Zita.

Baca juga: Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Permintaan agar pemerintah pusat mengoordinasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin.

Riza mengatakan, Anies sudah berkoordinasi dan berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Kepemimpinan pemerintah pusat, kata Riza, diharapkan bisa menumbuhkan fasilitas kesehatan di sekitar Jakarta agar faskes di DKI Jakarta tidak penuh seperti saat ini.

Begitu juga terkait waktu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diharapkan bisa diterapkan secara bersamaan. Tujuannya agar PSBB serentak berbuah penurunan kasus Covid-19 di Jabodetabek.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah menanggapi permintaan itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com