Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ali Lubis berpendapat, Anies tidak sanggup menangani Covid-19 di DKI setelah berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menekan angka kasus tak kunjung menunjukkan hasil.

Pernyataan Ali Lubis tersebut lantas menjadi polemik, terutama di tubuh Gerindra yang notabene partai koalisi pendukung Anies kala mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Berikut rangkuman polemik tersebut.

Baca juga: DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

Dari cuitan berlanjut ke wawancara

Ali Lubis diketahui meminta Anies mundur sebagai Gubernur DKI dalam dua kesempatan berbeda.

Pertama, Ali Lubis menyampaikan hal tersebut melalui akun media sosial Twitter pada Jumat (22/1/2021).

Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari Jabatan Gubernur..simple kan@aniesbaswedan@DKIJakartahttps://t.co/l9Ow9X9WnW

— Ali Lubis (@AliLubisACTA) January 22, 2021

Dia mengomentari sebuah artikel dari Kompas.com berjudul Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari jabatan Gubernur..simple kan," begitu cuitan @AliLubisACTA.

Kemudian, Ali Lubis mengatakan hal serupa dalam wawancara di Kompas TV, Senin (25/1/2021).

"Kalau memang terkesan tidak sanggup, lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," ujar Ali Lubis.

"Karena apa? Selama ini kan yang kita ketahui Pak Anies tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan Covid-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," lanjutnya.

Ali Lubis memaparkan, Anies telah menerapkan berbagai aturan selama ini termasuk pemberian sanksi untuk pelanggar protokol Covid-19.

"Bahkan ada istilah rem darurat yang sempat viral. Beliau lakukan juga, tapi hasilnya pun tidak maksimal seperti yang kita ketahui," kata Ali Lubis.

Baca juga: DPP Gerindra Beri Peringatan Lisan Ketua DPC Jaktim karena Minta Anies Mundur

Teguran dari DPP Gerindra

Pernyataan Ali Lubis tersebut pun sampai ke para pengurus Partai Gerindra.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menegaskan, Ali Lubis telah mendapat peringatan dan diberikan arahan oleh Wakil Ketua Umum Habiburokhman.

Selain itu, menurut Dasco, pernyataan Ali Lubis adalah pendapat pribadi, bukan mewakili Partai Gerindra.

“Apa yg disampaikan oleh Ketua DPC Jaktim itu adalah pendapat pribadi, namun memang substansi harus diperhatikan karena kan memang ini soal Covid-19,” kata Dasco di Balai Kota DKI pada Senin (25/1/2021) petang, dilansir dari Warta Kota.

Peringatan tersebut, Dasco melanjutkan, masih sebatas lisan di mana Ali Lubis selaku Ketua DPC dilarang menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai.

“Tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena ini menyangkut hal yang prinsipil,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini.

Dapat sanksi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menambahkan, pihaknya telah menegur dan mengingatkan Ali untuk berkoordinasi dengan partai bila berkomentar tentang Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta.

“Itu kan sudah kami sanksi dan diingatkan untuk koordinasi dulu,” ujar Habiburokhman.

Kepada Kompas TV, Habiburokhman mengakui bahwa kritik Ali Lubis kepada Anies terlalu keras.

Sehingga, majelis kehormatan Partai Gerindra berencana akan memanggil Ali Lubis guna mengklarifikasi pernyataan tersebut.

"Kepada Pak Ali Lubis, kami akan memperingatkan, tetapi kami juga tidak melarang orang bersikap kritis," ucap Habiburokhman.

Komentar Wagub DKI

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria turut mengomentari pernyataan Ali Lubis tersebut.

Ariza yang juga Ketua Dewan Pemimpin Daerah (DPD) Partai Gerindra meminta semua kader untuk mengikuti kebijakan partai.

Baca juga: Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

"Hendaknya semua kader mengikuti arahan kebijakan partai, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai," kata Ariza seperti dikutip Tribunnews, Selasa (26/1/2021).

Ariza lantas membela Anies yang dinilai enggan menyerahkan penanganan pandemi Covid-19 di DKI kepada pemerintah pusat.

Menurut Ariza, Anies hanya meminta agar pemerintah pusat mengambil alih dan memimpin koordinasi antar daerah di Jabodetabek.

Diakui Ariza, Anies sebagai masih terus mengecek penanganan Covid-19 di Jakarta secara rutin.

"Saya dan pak Anies juga keliling ke beberapa RS, laboratorium, dan sebagainya. Nanti kita juga cek lagi unit yang lain keliling pasar, mal, RS juga sudah, perkantoran juga," kata Ariza.