Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagalnya Penerapan Protokol Kesehatan di Lokasi Pengungsian saat Banjir Melanda. . .

Kompas.com - 09/02/2021, 17:35 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mencegah penularan Covid-19 di lokasi pengungsian, seiring datangnya musim hujan yang berpotensi sebabkan banjir di Ibu Kota.

Di antara hal yang dipersiapkan adalah penyusunan tata letak tenda pengungsi sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berencana memisahkan tenda pengungsi umum, tenda kelompok rentan (ibu hamil dan lansia), serta tenda suspek Covid-19.

Pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan juga akan dilakukan.

Namun, pada kenyataannya, rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Korban Banjir Jakarta Mengungsi di Masjid, Pimpinan DPRD Ingatkan Ancaman Klaster Covid-19 Baru

Warga berhimpit-himpitan di lokasi pengungsian

Hujan deras yang terjadi sepanjang Minggu (7/2/2021) menyebabkan sebagian wilayah Ibu Kota terendam banjir. Puncaknya terjadi pada Senin (8/2/2021) pagi.

Akibatnya, ribuan warga terpaksa harus meninggalkan kediaman mereka dan mengungsi ke posko yang telah disediakan. Bangunan seperti sekolah dan tempat ibadah biasanya digunakan sebagai posko pengungsian.

Berdasarkan pantauan Kompas di posko pengungsian di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, kebanyakan warga tidak menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan.

Lurah Kampung Melayu Setiawan menyebutkan, sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena warga masih diselimuti rasa panik karena banjir.

"Pengaturan protokol kesehatan hingga kini masih sulit dilakukan. Saya memahami kondisi orang-orang di sekitar lokasi yang mungkin masih panik dengan banjir," tutur Setiawan.

Baca juga: Banjir di Jaksel Senin Kemarin, 4 Kelurahan Terdampak

Ia mengatakan, setidaknya 506 warga Kampung Melayu mengungsi ke bangunan SDN 01/02 Kampung Melayu, kantor kelurahan, dan dua bangunan mushala.

Jumlah penghuni di setiap ruangan pengungsian mestinya dibatasi hanya sekitar 20 orang. Meski begitu, ada saja ruangan yang terisi hingga 40 orang.

Penggunaan masker belum menjadi prioritas

Pantauan Kompas, sebagian besar pengungsi di Kampung Melayu tidak disiplin memakai masker.

Sekalipun masker terpakai, mereka cenderung menggunakan masker ke dagu. Beberapa bahkan tidak menggunakan masker sama sekali.

Anak-anak yang bermain di sekitar posko juga kerap tidak menggunakan masker.

Baca juga: Sempat Terjebak Banjir di Lantai 2 Rumahnya, Seorang Ibu di Bidara Cina Dievakuasi

Seorang pengungsi, Aci Bintiarta (67), mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan belum menjadi prioritas baginya karena menyelamatkan diri dari banjir lebih penting.

”Saya takut keluarga terjebak di rumah saat genangan tinggi. Semua (anggota keluarga) saya bawa ke sini, enggak kepikiran bawa baju atau apa-apa, apalagi masker. Yang penting selamat dulu di posko pengungsian,” ucap Aci.

(Penulis: Aditya Diveranta/ Editor: Andy Riza Hidayat)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.id dengan judul "Protokol Kesehatan di Pengungsian Banjir Sulit Diterapkan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com