Kompas.com - 18/02/2021, 14:16 WIB
Vaksin Covid-19 saat vaksinasi tahap kedua untuk pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 hari ini menyasar kurang lebih 1.500 orang pedagang pasar Tanah Abang dari total 10.000 dosis. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOVaksin Covid-19 saat vaksinasi tahap kedua untuk pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 hari ini menyasar kurang lebih 1.500 orang pedagang pasar Tanah Abang dari total 10.000 dosis.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan membahas soal sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Dia mengatakan, jumlah vaksin Covid-19 saat ini sangat terbatas. Dengan demikian, kata dia, untuk saat ini vaksinasi sebaiknya menyasar mereka yang memang mau divaksin.

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin, gampang bukan," ujar Anies dalam keterangan suara, Kamis (18/2/2021).

Anies mengatakan, mereka yang menginginkan vaksinasi saja belum bisa mendapatkan vaksin.

Baca juga: Warga Jakarta yang Tolak Vaksin Covid-19 Tak Dapat Bansos dan Didenda

Anies akan berkomentar terkait sanksi vaksinasi Covid-19 apabila vaksin sudah tersedia lebih banyak dari jumlah penduduk.

"Ngobrolnya nanti kalau sudah vaksinya lebih banyak dari pada jumlah penduduk," ucap Anies.

Sanksi penolak vaksin

Penerima Bantuan Sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19 terancam tidak lagi menerima bantuan jika menolak vaksinasi Covid-19.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres tersebut berlaku untuk warga di Indonesia. Namun, khusus warga Ibu Kota, ada tambahan sanksi bagi penolak vaksin Covid-19.

Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 diatur tentang sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi Covid-19 dengan ancaman denda Rp 5 juta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kedua aturan tersebut bisa berlaku untuk seluruh warga Jakarta.

Selain tidak dapat Bansos, mereka harus membayar denda.

Baca juga: Anies: Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Jadi Percontohan Pasar Lain

"Bisa dua kali kenanya, kan begitu aturan. Pemerintah pusat tidak kasih Bansos, di DKI didenda," kata Riza.

Secara rinci, aturan mengenai pembatalan pemberian Bansos masyakarat yang menolak vaksin terdapat di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13A dan pasal 13B.

Pasal 13A berbunyi:

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau

c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B kemudian mengatur tentang adanya sanksi lanjutan sebagai berikut:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Sedangkan untuk sanksi denda yang dikenakan DKI Jakarta tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam BAB X Ketentuan Pidana di pasal 30 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Perda tersebut juga mengatur tentang denda pidana bagi orang yang menolak dilakukan tes Covid-19 dalam bentuk PCR, Rapid Antigen hingga pemeriksaan dalam bentuk lainnya yang tertuang dalam pasal 29 dengan denda Rp 5 juta.

Sedangkan untuk orang yang dengan sengaja membawa jenazah berstatus probable atau konfirmasi Covid-19 di fasilitas kesehatan dikenakan denda Rp 5 juta, apabila dengan perlawanan kekerasan menjadi Rp 7,5 juta.

Sanksi pidana denda terakhir dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dikenakan untuk orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dengan sengaja kabur dari fasilitas isolasi kesehatan tanpa izin petugas.

Pelanggaran tersebut dikenakan pidana denda Rp 5 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Megapolitan
Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X