Masalah Saat Uji Coba Insentif Parkir Kendaraan Lulus Uji Emisi: Pelat Nomor Tak Jelas

Kompas.com - 05/03/2021, 06:26 WIB
Ilustrasi parkir mobil basement aceh.tribunnews.comIlustrasi parkir mobil basement

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pemberian insentif atau disinsentif tarif parkir untuk kendaraan yang telah lulus atau tidak lulus uji emisi.

Kepala Unit Pelaksana (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Adji Kusambarto mengatakan, hasil uji coba di lahan parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat, muncul kendala ketika angka atau huruf di pelat nomor kendaraan sulit dibaca.

Angka atau huruf yang tidak terbaca jelas menyulitkan sistem untuk menentukan status kendaraan, apakah lulus uji emisi atau tidak.

"Kalau pelat nomor itu banyak yang tak jelas. Itu sudah ditemukan saat uji coba di IRTI Monas. Misalnya, harusnya PQI, tapi malah terbaca POI," ujar Adji saat dihubungi, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Mulai Uji Coba Insentif Parkir untuk Kendaraan Lulus Uji Emisi

Selama uji coba, ditemukan pelat-pelat kendaraan yang sudah buram dan rusak.

"Ada juga kan huruf-huruf yang jarang-jarang, atau juga bekas kecelakaan, mengelupas. Itu kasus yang ditemui selama uji coba," kata Adji.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, kondisi fisik pelat nomor menjadi salah satu penentu kecepatan dalam penerapan kebijakan insentif dan disinsentif tarif parkir.

Kondisi pelat nomor yang bisa terbaca jelas akan mempermudah sistem membaca status uji emisi kendaraan.

Selain di IRTI Monas, uji coba juga akan dilakukan di Parkir Samsat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dan di Gedung Parkir Blok M Jakarta Selatan.

"Pada saat kendaraan masuk, akan ada alat yang mendeteksi nomor polisi kendaraan," jelas Adji.

"Langsung nanti keluar statusnya 'kendaraan Anda sudah lulus uji emisi' atau belum lulus," sambungnya.

Baca juga: Tarif Parkir Tinggi Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Belum Berlaku untuk Motor

Nantinya, kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan tarif tertinggi Rp 7.500 berlaku flat per jam.

Sedangkan untuk kendaraan yang lulus uji emisi dikenakan tarif Rp 4.000 jam pertama dan Rp 2.000 di jam berikutnya.

Uji emisi kembali digalakkan Pemprov DKI Jakarta awal tahun 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH).

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syaripudin mengatakan, uji emisi dilakukan Dinas LH DKI Jakarta merupakan uji emisi gratis merujuk dari Pergub 66 Tahun 2020.

Uji emisi ini merupakan upaya Pemprov DKI untuk mengetatkan aturan gas buang dari kendaraan pribadi sebagai langkah pengendalian polusi udara.

Adapun kewajiban uji emisi diberlakukan untuk kendaraan bermotor berusia tiga tahun ke atas.

Baca juga: Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Akan Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Syarat lulus uji emisi

Syaripudin mengatakan, faktor utama pemeriksaan uji emisi akan dilihat dari perawatan mesin yang dijalankan kendaraan yang diuji.

Dia mengatakan, perawatan mesin akan berkaitan erat dengan emisi gas buang yang diproduksi oleh kendaraan.

"Apakah mobil atau motor terkait rutin melakukan servis atau tidak, dirawat atau tidak," kata Syaripudin.

Sedangkan syarat kedua adalah bahan bakar yang digunakan kendaraan yang dinilai semakin bagus semakin baik untuk sistem pembakaran.

1. Mobil bensin tahun produksi di bawah 2007, wajib memiliki kadar CO2 di bawah 3,0 persen dengan HC di bawah 700 ppm,

2. Mobil bensin tahun produksi di atas 2007, wajib memiliki kadar CO2 di bawah 1,5 persen dengan HC di bawah 200 ppm,

3. Mobil diesel tahun produksi di bawah 2010 dan bobot kendaraan di bawah 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas (timbal) 50 persen,

4. Mobil diesel tahun produksi di atas 2010 dan bobot kendaraan di bawah 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas 40 persen,

5. Mobil diesel tahun produksi di bawah 2010 dan bobot kendaraan di atas 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas 60 persen,

6. Mobil diesel tahun produksi di atas 2010 dan bobot kendaraan di atas 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas 50 persen,

7. Motor 2 tak produksi di bawah tahun 2010, CO di bawah 4,5 persen dan HC 12.000 ppm

8. Motor 4 tak, produksi di bawah tahun 2010, CO maksimal 5,5 persen dan HC 2400 ppm.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Megapolitan
Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Megapolitan
Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X