Dana-dana hibah DKI Jakarta itu belum termasuk kompensasi TPST Bantargebang yang jadi kewajiban rutin Pemprov DKI Jakarta untuk Kota Bekasi.
Urusan dana hibah bahkan pernah ramai di publik pada 2018. Gara-garanya, dana itu tak dicairkan untuk kota-kota penyangga termasuk Kota Bekasi.
Masalah meluas karena oleh Pemerintah Kota Bekasi, pencairan dana hibah itu dikait-kaitkan dengan TPST Bantargebang, sampai membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir balik.
"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya diminta?" kata Anies pada 21 Oktober 2018.
TPST Bantargebang yang telah beroperasi sejak 1986 untuk menampung sedikitnya 7.000 ton per hari sampah-sampah warga Ibu Kota pada akhirnya memang membuat Kota Bekasi punya posisi tawar yang mantap.
Tahun 2016, warga Bantargebang memblokade sepihak jalan yang dilintasi truk-truk sampah DKI Jakarta karena uang kompensasi belum cair selama 2 triwulan.
Saat itu, nilainya Rp 500.000 per kepala keluarga setiap 3 bulan.
Mei 2018, preseden serupa kembali membuat warga Bantargebang mendatangi kantor TPST Bantargebang, menuntut uang kompensasi triwulan yang belum cair.
Belakangan, diketahui Pemerintah Kota Bekasi belum mengirim laporan pertanggungjawaban penyaluran dana pada triwulan sebelumnya.
Oktober 2018, saat dana hibah tak cair, situasi kembali tegang karena blokade truk-truk sampah DKI Jakarta diadang langsung bukan oleh warga secara sporadis, melainkan oleh aparat Pemerintah Kota Bekasi lewat dinas perhubungan.
Baca juga: Dana Rp 23 M yang Diminta Bekasi ke DKI Jakarta sebagai Kompensasi Bantargebang
Diakui atau tidak, keberadaan TPST Bantargebang adalah "kuncian" Kota Bekasi atas porsi paling besar dana hibah DKI Jakarta.
"Sekarang kalau saya bangun flyover, saya tanya, aksesnya buat siapa? Kan buat DKI. Saya memperbaiki jalan di Jatiasih, aksesnya buat siapa? Buat kepentingan DKI," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, 19 Oktober 2018.
Simbiosis mutualisme yang sempat panas-dingin antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta akhirnya termonumenkan pada awal 2020 lalu.
Pemerintah Kota Bekasi meresmikan dua flyover, yakni Flyover Rawapanjang dan Flyover Cipendawa.
Dua flyover yang digarap sejak 2017 itu menghabiskan total Rp 681 miliar.