Komisi B DPRD DKI Panggil Sarana Jaya untuk Investigasi Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP 0

Kompas.com - 11/03/2021, 18:40 WIB
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan memberikan keterangan kepada wartawan saat menghadiri forum diskusi mengenai rusunami DP Rp 0 di Gedung Graha Niaga, Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019) KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARIDirektur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan memberikan keterangan kepada wartawan saat menghadiri forum diskusi mengenai rusunami DP Rp 0 di Gedung Graha Niaga, Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Dijelaskan Abdul, pemanggilan tersebut dalam rangka menginvestigasi kasus yang menyeret Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan tersebut.

Namun, investigasi yang dilakukan sebatas sisi administrasi di lingkungan Sarana Jaya.

Baca juga: Saksi: Tanah di Pondok Ranggon Belum Dilunasi, tapi Dijual ke Perumda Sarana Jaya

"Paling efektif caranya adalah memanggil Sarana Jaya. Kami mungkin cuma bisa investigasi dari sisi administrasi," kata Abdul, Kamis (11/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Sementara itu, Komisi B DPRD DKI, lanjut Abdul, menyerahkan investigasi terhadap Yoory sepenuhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dipaparkan Abdul, pemanggilan kepada pihak Sarana Jaya tak hanya bermaksud untuk memeriksa, tetapi juga bertujuan supaya masalah serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang menjadi wilayah kami adalah menjaga kemungkinan hal ini untuk terjadi lagi," jelasnya.

Komisi B DPRD DKI, menurut Abdul, bertekad mengambil langkah preventif agar kejadian itu tak terulang lagi di seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Bukan hanya di Sarana Jaya, tapi di seluruh BUMD. Kami akan berikan catatan lain kali harus berhati-hati," tambahnya.

Sebagai catatan, Sarana Jaya merupakan BUMD DKI yang tengah ditugaskan untuk merealisasikan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni pembangunan rusunami dengan down payment (DP) Rp 0.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI membenarkan bahwa Yoory telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP Rp 0 tersebut.

"Sejak hari Jumat (5/3/2021) ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Ariza, Senin (8/3/2021) malam.

Belum ada pengumuman resmi

KPK sendiri sejauh ini belum menetapkan Dirut Sarana Jaya itu sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri baru-baru ini hanya mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan setelah menemukan cukup bukti permulaan.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali, Senin.

Baca juga: Periksa 6 Saksi, KPK Dalami Pembelian Tahan oleh Perumda Sarana Jaya

KPK masih belum menyampaikan detail kasus tersebut.

Sesuai kebijakan, KPK baru akan mengumumkan tersangka setelah dilakukan penangkapan dan penahanan para terduga pelaku.

"Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," tutur Ali.

Di sisi lain, pihak Sarana Jaya juga enggan memberikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan Dirut dalam kasus ini.

"Mohon maaf, kami belum bisa memberikan banyak penjelasan kepada teman-teman media," kata Humas Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (9/3/2021).

Menurut Yulianita, Sarana Jaya baru akan mengeluarkan pernyataan resmi ketika KPK mengumumkan hasil penyidikan.

"Setelah ada pengumuman lebih lanjut dari KPK, mungkin kami baru dapat memberi penjelasan mengenai hal lainnya. Kami juga masih menunggu," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Mulai Investigasi Kasus Pembelian Lahan Rumah Dp Nol, Komisi B Bakal Panggil Sarana Jaya



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

Megapolitan
PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

Megapolitan
Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X