Ini Penyebab Massa Geruduk Kantor DPP Demokrat Malam-malam

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang mengatasnamakan mahasiswa menggeruduk Kantor DPP Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.

Kantor berita Antara memberitakan, massa mulai mengepung Kantor DPP Demokrat sekitar pukul 18.30 WIB.

Mereka menuntut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap partai tersebut.

Menurut massa, mahasiswa tidak seharusnya dilibatkan dalam kisruh partai politik.

Baca juga: Massa Geruduk Kantor DPP Demokrat, Blokade Jalan dan Menolak Dibubarkan

Massa yang berjumlah 30 orang itu sempat bertemu dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Kedua belah pihak sempat berdialog.

Herzaky menjelaskan bahwa AHY memang sempat menggelar pertemuan dengan mahasiswa di Kantor DPP Demokrat, Senin sore tadi. Para mahasiswa itu menyampaikan dukungan kepada AHY atas kisruh internal yang melanda partai berlambang mercy tersebut.

Kemudian, ia menunjukkan bahwa orang-orang yang berorasi mendukung AHY itu memang mahasiswa yang berasal dari 10 universitas di wilayah Jabodetabek.

Meski sudah mendapat penjelasan, massa masih tetap melanjutkan aksinya dan enggan membubarkan diri.

Baca juga: Didatangi Brimob, Massa di Kantor DPP Demokrat Akhirnya Membubarkan Diri

Tribunnews.com memberitakan, mahasiswa menolak membubarkan diri saat diimbau oleh polisi.

Mereka justru berupaya menutup arus lalu lintas dari arah Cikini menuju Matraman. Mereka juga berteriak hendak bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami ingin bertemu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," ujar salah satu orang dari massa aksi.

Massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 20.30 WIB setelah polisi mengerahkan pasukan Brimob bersenjata.

Pasukan Brimob itu dikerahkan karena massa menggelar demonstrasi tanpa izin dan berpotensi melanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mereka melanggar karena pelaksanaannya pada malam hari, apalagi saat ini ada Covid-19," kata Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi saat ditemui di lokasi, Senin malam.