Pemerintah Pusat Tidak Melarang Mudik, Wagub DKI: Jangan Sampai Kita Bawa Virus ke Kampung

Kompas.com - 18/03/2021, 08:56 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/3/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan warga tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) apabila mudik pada Idul Fitri 2021.

"Dipastikan tesnya, PCR-nya, rapid antigen, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah vaksin," kata Ariza, Rabu (17/3/2021).

Pernyataan Ariza tersebut merujuk pada izin dari pemerintah pusat bahwa masyarakat diperbolehkan mudik ke kampung halaman ketika Lebaran tiba.

Baca juga: Polemik Mudik Lebaran 2021 yang Disebut Belum Jadi Keputusan Final Pemerintah

Selain imbauan jaga prokes, Ariza meminta warga Jakarta untuk memilih tetap berada di Ibu Kota saat Lebaran ketimbang mudik.

"Sekalipun pemerintah memberikan keleluasaan, mohon tolong tetap diperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan kalau bisa di Jakarta tetap di Jakarta," kata Ariza di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Dijelaskan Ariza, penting bagi pemudik untuk tetap menjalankan prokes karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudik tahun lalu kita bisa mencegah (karena tidak ada mudik). Orang tua kita, kakek nenek kita selamat (dari Covid-19)," ujar Ariza.

"Jangan sampai kali ini karena kangen mudik, kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung sehingga orang tua, kakek, nenek kita jadi terpapar virus. Jangan sampai itu," sambungnya.

Ariza kembali menekankan harapannya agar warga Jakarta memilih tidak mudik tahun ini.

"Kami tetap bagi warga Jakarta sedapat mungkin tempat yang terbaik adalah berada di rumah," ucapnya.

Fasilitas video call, menurut Ariza, adalah yang terbaik dalam menjaga silaturahmi saat Lebaran karena pandemi Covid-19 belum selesai.

Berkumpul secara daring, lanjutnya, telah dilakukan ketika ada larangan mudik saat Lebaran 2020.

"Kan bisa video call, kan enggak ada beda, mukanya kan enggak ada berubah kan? Kan sama, tetap ganteng, tetap cantik. Jadi mohon diperhatikan, sekalipun diperkenankan," pungkasnya.

Koreksi Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR yang dipantau secara daring, Selasa (16/3/2021).

Diuraikan Budi, pemberian izin mudik ini karena nantinya ada mekanisme prokes ketat yang disusun bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, misal tracing pada pemudik.

Pernyataan Budi itu menjadi polemik lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir dan vaksinasi masih berlangsung.

Budi pun mengklarifikasi bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik.

Sebab, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan Satgas Covid-19.

"Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik. Karena harus dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga terkait, dan Satgas Covid-19 yang nanti akan memberikan arahan," kata Budi, Rabu.

(Reporter: Singgih Wiryono / Editor: Egidius Patnistik)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Megapolitan
UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Megapolitan
Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Megapolitan
Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X