Pimpinan Komisi E Sarankan Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Penyelenggaraan Formula E

Kompas.com - 23/03/2021, 15:47 WIB
Ajang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014. www.thenational.aeAjang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik kembali commitment fee ajang balap mobil Formula E.

"Mumpung masih ada waktu, sebaiknya Gubernur Anies menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayar, lalu rencanakan ulang semua dengan matang," kata Anggara dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Dia mengatakan, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menunjukan anggaran Formula E memang bermasalah.

Baca juga: F-PSI: Formula E Bisa Jadi Warisan Utang Anies ke Pemerintahan Selanjutnya

Sehingga persoalan penundaan penyelenggaraan yang berlarut-larut tidak bisa dibiarkan begitu saja dan dikhawatirkan membebani pemerintahan berikutnya.

"Jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk dalam tata kelola keuangan Pemprov DKI," kata Anggara.

Anggara juga menilai penyelenggaraan Formula E juga tidak jelas dari sisi pembagian tugas antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, kewajiban untuk membayar commitment fee ke Formula E Operations (FEO) bukan kewajiban Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Kewajiban tersebut dilimpahkan ke PT Jakpro sebagai pihak penyelenggara dari Pemprov DKI Jakarta.

"Dalam laporan BPK tersebut belum ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang apa yang menjadi dasar bagi Dispora untuk membayar commitment fee. Apakah pembayaran tersebut legal?," kata Anggara.

Baca juga: Wagub DKI Pastikan Penundaan Formula E Tetap Beri Keuntungan Ekonomi

Dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dari BPK Perwakilan DKI Jakarta, ketidakjelasan pembagian tugas antara PT Jakpro dan Pemprov DKI disebut sebagai temuan permasalahan penyelenggaraan Formula E.

Karena uang yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E bukan berasal dari anggaran milik PT Jakpro, melainkan permintaan PT Jakpro ke Pemprov DKI melalui penyertaan modal daerah (PMD).

"Belum ada kejelasan pembagian tanggungjawab yang lengkap antara PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, dan upaya konkret untuk melakukan pendanaan mandiri," tulis BPK.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya memastikan akan ada keuntungan secara ekonomi terhadap penundaan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Sebelum penyelenggaraan, kata Riza, pasti ada kajian dampak ekonomi dan dipastikan tidak ada kerugian yang diderita Pemprov DKI akibat penyelenggaraan Formula E.

"Tentu (ada keuntungan ekonomi), sebelum diputuskan (untuk ditunda), ada mekanisme ada kajian ada penelitian oleh konsultan-konsultan," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Dia mengatakan, penilaian dampak ekonomi dikeluarkan oleh konsultan, apakah berdampak positif atau tidak. Semua sudah dikaji secara mendalam.

"Berapa nilai ekonomis, analisis keuangan semua nilai positifnya bagi Jakarta dan juga bagi Indonesia itu sudah dihitung," kata Riza.

Riza mengatakan, karena adanya kajian-kajian tersebut Pemprov DKI berani menggelontorkan uang ratusan miliar rupiah bahkan hingga triliunan rupiah untuk ajang balap mobil listrik tersebut.

"Uang yang kita keluarkan tentu nanti sesuai dengan apa yang kita dapatkan," kata Riza.

Dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI berencana menggelontorkan pembiayaan Formula E mencapai Rp 1,2 triliun.

Uang dengan angka triliunan rupiah itu direncanakan untuk membiayai lima seri ajang balap mobil listrik tersebut di Jakarta.

Perkiraan biaya Formula E tersebut merupakan rencana anggaran yang dikeluarkan melalui Penanaman Modal Daerah (PMD) PT Jakpro.

Tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp 344,4 miliar, 2021 nilai anggaran Rp 218 miliar, 2022 nilai anggara Rp 221 miliar, 2023 nilai anggaran Rp 226 miliar dan 2024 di angka Rp 230 miliar.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, ajang Formula E dijadwalkan digelar pada 6 Juni 2020 dan direncanakan akan berlangsung lima tahun berturut-turut dimulai 2020-2024.

Mobil listrik tersebut rencananya akan adu cepat melintasi area dalam kawasan Monumen Nasional dan Jalan Medan Merdeka Selatan sepanjang 2,6 kilometer.

Namun rencana tersebut kini sudah batal dua kali, alasannya karena Pandemi Covid-19 di Jakarta tak kunjung terkendali dan direncanakan digelar di tahun 2022.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Megapolitan
138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X